Share

Australia Desak Militer Myanmar Bebaskan Suu Kyi dan Pejabat Tinggi Lainnya

Susi Susanti, Koran SI · Senin 01 Februari 2021 11:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 01 18 2354292 australia-desak-militer-myanmar-bebaskan-suu-kyi-dan-pejabat-tinggi-lainnya-MtBkHZ5li9.jpg Foto: Reuters

SYDNEY- Australia menuntut agar tentara Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

“Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah,” terang Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan.

(Baca juga: Australia Kecam Militer Myanmar yang Diduga Mengudeta Suu Kyi)

Diketahui, Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan Senin (1/1) pagi sebagai bagian dari kudeta, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak dalam pemilihan umum.

Pemungutan suara di Myanmar pada bulan November hanyalah pemilihan demokratis kedua yang dilihat negara itu sejak keluar dari cengkeraman kekuasaan militer selama 49 tahun pada tahun 2011.

Pemerintah Australia mengecam tindakan militer Myanmar yang diduga mengudeta pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin Aung San Suu Kyi.

Selain pemimpin perempuan tersebut, Presiden Win Myint juga ditangkap para tentara dari rumah mereka dini hari tadi.

(Baca juga: Ledakan Bom dan Baku Tembak Guncang Hotel di Mogadishu, Setidaknya 3 Tewas)

Payne mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan laporan kudeta militer di negara Asia Tenggara tersebut.

 "Pemerintah Australia sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar dan telah menahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," bunyi pernyataan Payne, seperti dikutip news.com.au.

“Australia adalah pendukung lama Myanmar dan transisi demokrasinya. Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan orang lain yang telah ditahan secara tidak sah," lanjut Payne.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini