Share

Australia Kecam Militer Myanmar yang Diduga Mengudeta Suu Kyi

Muhaimin, Sindonews · Senin 01 Februari 2021 10:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 01 18 2354257 australia-kecam-militer-myanmar-yang-diduga-mengudeta-suu-kyi-ZfuzQZgKPN.jpg Foto: Reuters

SYDNEY - Pemerintah Australia mengecam tindakan militer Myanmar yang diduga mengudeta pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin Aung San Suu Kyi.

Selain pemimpin perempuan tersebut, Presiden Win Myint juga ditangkap para tentara dari rumah mereka dini hari tadi.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan laporan kudeta militer di negara Asia Tenggara tersebut.

"Pemerintah Australia sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar dan telah menahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," bunyi pernyataan Payne, seperti dikutip news.com.au.

“Australia adalah pendukung lama Myanmar dan transisi demokrasinya. Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan orang lain yang telah ditahan secara tidak sah," lanjut Payne.

(Baca juga: Aksi Penangkapan Suu Kyi, Militer Myanmar Tutup Mulut)

“Kami sangat mendukung berkumpulnya kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum (pemilu) November 2020," imbuh diplomat top Australia tersebut.

Aksi militer Myanmar ini terjadi setelah partainya Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mendapatkan kemenangan telak pada pemilu 8 November 2020. Parlemen baru negara itu sedianya akan bersidang untuk pertama kalinya hari ini.

(Baca juga: Dunia Internasional Bereaksi atas Penangkapan Aung San Suu Kyi, AS Ancam Jatuhkan Sanksi)

Militer Myanmar telah menolak hasil pemilu, dengan mengklaim adanya kecurangan yang meluas. Militer setempat pada pekan lalu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.

Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan pencabutan konstitusi bisa perlu dilakukan dalam keadaan tertentu.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini