DK PBB Gagal Setujui Pernyataan Kecam Kudeta Militer Myanmar
NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (9/3/2021) gagal mencapai kesepakatan untuk mengutuk kudeta militer di Myanmar, mendesak militer untuk menahan diri, dan ancaman untuk “mempertimbangkan tindakan lebih lanjut”.
Diwartakan Reuters, pembicaraan terkait pernyataan Dewan Keamanan PBB terkait Myanmar itu diperkirakan akan berlanjut setelah China, Rusia, Vietnam, dan India mengusulkan amandemen pada rancangan pernyataan yang diajukan Inggris. Di antara usulan tersebut adalah digantinya kata kudeta ancaman tindakan lebih lanjut terhadap junta Myanmar.
Naskah pernyataan Dewan Keamanan PBB, yang dilihat oleh Reuters pada Selasa, menyerukan "pada militer untuk menahan diri sepenuhnya, menekankan bahwa DK PBB mengikuti situasi di Myanmar dengan cermat, dan menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan kemungkinan tindakan lebih lanjut."
Naskah pernyataan Dewan Keamanan itu juga telah menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk pembatasan personel medis, masyarakat sipil, jurnalis dan pekerja media, dan seruan untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan."
Seorang penyelidik independen HAM PBB di Myanmar dan kelompok pegiat HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York telah meminta Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditujukan pada junta Myanmar.
BACA JUGA: 2 Demonstran Antikudeta Myanmar Tewas Ditembak di Kepala, Toko-Toko di Yangon Tutup
Akan tetapi, dalam upaya untuk menjaga persatuan DK PBB dalam isu Myanmar, para diplomat mengatakan pemberian sanksi tidak mungkin dipertimbangkan dalam waktu dekat karena tindakan seperti itu mungkin akan ditentang oleh China dan Rusia.
Pernyataan DK PBB harus disetujui oleh 15 anggotanya, tetap dan tidak tetap. Lima anggota tetap DK PBB: China, Rusia Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris, memiliki hak veto.
Myanmar dilanda kekacauan sejak junta militer merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas selama demonstrasi memprotes junta dan 1.900 orang telah ditangkap sejak awal kudeta 1 Februari.
(Rahman Asmardika)
