JAKARTA - Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ditunda, lantaran BUMD tersebut belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait materi pembahasan.
Sedianya pertemuan anggota dewan Kebon Sirih dengan jajaran direksi Sarana Jaya guna mendengar penjelasan terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0.
"Kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang untuk mendapatkan data-data yang akurat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di kantornya, Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
Baca juga: DPRD DKI Berencana Panggil Dirut PD Sarana Jaya
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin pembahasan mengenai ini didasari data akurat dan valid. Dengan demikian, tidak ada asumsi dan prasangka atas perkara tersebut.
Baca juga: Surati DPRD DKI, Komunitas B2W Geram Jalur Sepeda Permanen Bakal Dihapus
"Karena kejadian ini bukan pada masa periode yang sekarang tapi periode yang lalu," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil Perumda Sarana Jaya terkait dugaan rasuah pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0. Pertemuan tersebut digelar tertutup.
Sebagaimana diketahui, Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0.
Setelah menyandang tersangka, jabatan Yoory langsung dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sedangkan posisi Yoory di Sarana Jaya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Indra Sukmono Arharrys.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.