Kisah Bangsawan Pajajaran Bersimbah Darah dan Dyah Pitaloka Bunuh Diri di Bumi Majapahit
JAKARTA - Perang Bubat terjadi antara Majapahit masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, melawan Kerajaan Sunda (Galuh) di bawah pemerintahan Prabu Linggabuana. Tragedi di Bubat, menurut Pararaton terjadi pada 1279 Saka atau 1357.
Pada abad ke-16 muncul Carita Parahiyangan. Sejarahwan UI Agus Aris Munandar menuliskan bahwa Carita Parahiyangan tidak menyebutkan secara rinci tragedi di Bubat karena bagi masyarakat Sunda Kuna perang Bubat merupakan peristiwa yang menyedihkan.
Baca juga: Hukuman Mati Era Hindia Belanda, Digantung hingga Ditarik Kereta Kuda
Pada 11 Mei 2018 terjadi peristiwa bersejarah. Di Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, diresmikan tiga ruas jalan yang diberi nama Jalan Majapahit, Jalan Prabu Hayam Wuruk, dan Jalan Citraresmi.
Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu yakni Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jawa Timur saat itu yakni Soekarwo, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paku Alam X, di sela-sela kegiatan Harmoni Budaya Jawa-Sunda di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (11/5/2018).
Baca juga: Peristiwa 24 Maret: Sultan Hamengkubuwono I Wafat
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, bahwa peresmian tiga ruas jalan inimerupakan cara untuk "menyelesaikan konflik budaya" dengan menghaluskan yang kasar dan menjernihkan yang kotor.
Sebelumnya pada 11 April 2015, budayawan Sunda yang juga Bupati Purwakarta saat itu, Deddy Mulyadi, menggelar perhelatan budaya tentang Perang Bubat. Hal ini dilakukan sebagai langkah menyatukan persepsi dan tidak menjadi dendam sejarah yang berkepanjangan.
“Jika saya kembali mempergelarkan kisah Perang Bubat itu, tidak bermaksud membuka luka lama, tetapi justru sebagai kritik dan otokritik," katanya di website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dikatakannya, Linggabuana sebagai Raja Galuh kurang tepat dengan menuruti keinginan Hayam Wuruk mengantarkan Citraresmi ke Bubat. Sedangkan kritik untuk Hayam Wuruk adalah tetap memaksakan keinginannya untuk menikahi Citraresmi.
Sementara itu, dalam tradisi tutur didapatkan kalau Perang Bubat sengaja diletuskan untuk menjatuhkan Sang Maha Patih. Bagi para elite politik di kursi pemerintahan Majapahit, Gajah Mada terlalu mendominasi. Kerajaan Sunda dan Gajah Mada sebenarnya adalah dua pihak yang sama-sama menjadi korban.
Beberapa menteri pejabat negara ingin mempunyai pengaruh yang baik di depan raja. Rakyat lebih mengenal Gajah Mada daripada raja.
Sementara itu, Hayam Wuruk juga sudah pernah memperingatkan Gajah Mada. Dia akan membiarkan patihnya itu memenuhi ambisinya menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, kecuali wilayah Kerajaan Sunda. Bagi Hayam Wuruk, kerajaan itu merupakan leluhurnya. Maka, lewat perkawinan diharapkan pihaknya bisa mempererat ikatan dengan kerajaan satu keturunan itu.
Sedang PNA Masud Thoyib Adiningrat, budayawan dan Pengageng Kedaton Jayakarta mempunyai teori bahwa perang bubat tidak hanya karena kesalahan Gajah Mada. Ia dikipasi oleh Bhre Wengker yan tidak ingin tahta Majapahit jatuh ke orang luar keraton Majapahit.
"Perang bubat adalah konspirasi dan intrik politik di lingkaran Istana Majapahit," ujarnya.
Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit (2005), yang ditulis berdasarkan Kidung Sundayana, mengungkapkan, Gajah Mada mengambil keputusan sepihak dengan menyatakan bahwa Dyah Pitaloka Citraresmi hanya sebagai upeti dari Kerajaan Sunda untuk Majapahit.
Di Pesanggrahan atau lapangan Bubat itulah pasukan Majapahit menyerang rombongan tamu mereka. Pihak Sunda yang tidak bisa menerima penghinaan itu akhirnya memutuskan untuk melawan meski jumlahnya tidak sebanyak pasukan Majapahit.
Serangan tak seimbang itu memakan banyak korban. Bahkan, konon seluruh rombongan Sunda tewas, hanya menyisakan Dyah Pitaloka Citraresmi.
Melihat situasi itu, Dyah Pitaloka Citraresmi akhirnya bunuh diri, mengakhiri nyawa sendiri (belapati) dengan menancapkan tusuk konde tepat di jantungnya. Seluruh bangsawan Pajajaran gugur dalam perang yang tidak seimbang itu.
Hayam Wuruk , Raja Majapahit juga menyesali keputusan Gajah Mada. Dalam Kidung Sunda, diterangkan kekecewaan mendalam Hayam Wuruk itu membuat hubungannya dengan sang mahapatih menjadi renggang.
Akibat peristiwa itu, Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer padahal hal ini tidak boleh dilakukan.
Di Nagarakretagama diceritakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan dukuh "Madakaripura" yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo, kepada Gajah Mada.
Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih; hanya saja ia memerintah dari Madakaripura.
Tragedi di Bubat memicu rusaknya hubungan antara Majapahit dan Pajajaran.
Pada abad ke-20, CC Berg, sejarawan Belanda, menerbitkan teks dan terjemahan Kidung Sunda (1927) yang mengurai Peristiwa Bubat dan versi yang lebih pendek Kidung Sundayana (1928).
Dalam Penulisan Sejarah Jawa, Berg menyebut Kidung Sunda mengandung fakta-fakta sejarah karena kejadian itu diperkuat tulisan Sunda kuna, Cerita Parahyangan.
Dalam Kakawin Nagarakertagama disebutkan bahwa Kerajaan Majapahit telah menguasai daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina di masa kepemimpinan Hayam Wuruk (1350-1389).
Ada satu wilayah yang belum bisa dikuasai oleh Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda. Kendati Kerajaan Sunda sama-sama berada di pulau Jawa, Mahapatih Gajah Mada tidak memiliki alasan untuk menaklukkannya.
Wawan Hermawan dalam artikel bertajuk “Perang Bubat dalam Literatur Majapahit” yang terhimpun di jurnal Wawasan Agama dan Sosial Budaya (Volume 34, 2011:39), kekosongan alasan untuk menaklukkan Sunda menyebabkan Majapahit memakai jalur diplomasi untuk menjalin persekutuan.
Hayam Wuruk melakukannya dengan cara berniat mempersunting putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana, yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi.
Paul Michel Munoz dalam Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula (2006) menuliskan, kedua kerajaan itu tidak bisa mencapai keadaan seperti sebelumnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
