Vaksin Nusantara dan Keresahan Masyarakat Indonesia

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 17 April 2021 11:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 17 58 2396218 vaksin-nusantara-dan-keresahan-masyarakat-indonesia-BqaDh2QQTc.jpg Foto:Ist

Vaksin “ Nusantara “ mendasarkan proses penyusunan vaksin dengan mengambil sel Dendritik dari setiap masing-masing individu calon penerima vaksin. Kemudian sel Dendritik dari setiap individu akan “ dikenalkan” dengan antigen virus Covid-19 di dalam proses laboratorium , dengan keyakinan bahwa sel Dendritik tersebut kemudian mengenali antigen Covid-19 , sehingga pada gilirannya , setelah sel Dendritik tersebut disuntikkan kembali kepada masing-masing individu , maka sistem kekebalan tubuh akan punya memori untuk segera mengenali manakala virus Covid-19 masuk ke dalam tubuh manusia, untuk segera dilawan dengan sistem kekebalan yang telah terbentuk atas antigen virus Covid-19 tersebut.

Perhatian utama yang seyogianya diberikan atas diskursus vaksin “ Nusantara “ setidaknya ada 2 hal utama .

Yang pertama patut disadari adalah dalam melawan pandemik Covid-19 ini , portofolio vaksinya adalah jamak , atau multi vaksin . Ibarat pepatah barat , “ Never Put Eggs on a Basket “ , maka pengelolaan pandemi dengan memanfaatkan vaksin yang beragam jenis bahan dasar dan sistem kerjanya adalah satu keniscayaan.

Tujuannya semata mencapai tingkat keamanan tertinggi , tingkat efektifitas tertinggi dan mendistribusi risiko-risiko berupa Kejadian Ikutan Paska imunisasi dan Kejadian Tak Diharapkan atau “ Adverse Events “ yang berat berupa kecacatan dan kematian. Sehingga setiap upaya anak bangsa dalam menemukan atau melakukan uji Klinik atas vaksin apapun patutlah dihargai.

Semua riset pengembangan vaksin wajib menaati kaidah ilmiah yang disepakati di seluruh dunia. Pengembangan vaksin disebutnya merupakan advanced technology sehingga harus memenuhi standar-standar yang berlaku. Jika tidak terpenuhi, maka harus diulangi.

Karena dalam suatu penelitian obat/vaksin baru, keselamatan manusia hal utama dan pertama, Hal Ini butuh waktu penelitian yang panjang dan melelahkan seperti vaksin merah putih yang saat ini sedang dalam proses.

Namun divaksin nusantara saat ini tidak melalui tahapan itu akan cenderung bertindak cepat dan mengabaikan kaidah penelitian. Prinsip ini tidak bisa dilakukan dan sangat berbahaya bila digunakan dalam temuan baru di bidang kedokteran.

Aspek kedua dalam menyikapi vaksin “ Nusantara “ , adalah sisi Legalitas sekaligus Keilmuan . aspek ini diwakili oleh keberadaan dan kinerja BPOM , sebagai otoritas tunggal yang berwenang , mengawasi setiap UJI KLINIK obat maupun vaksin di Indonesia, termasuk vaksin ‘ Nusantara “ dan vaksin-vaksin lainnya . Sebaiknya publik difahamkan , bahwa BPOM wajib mengawasi uji klinik dari fase 1, fase 2 sampai fase 3.

Sebagaimana perlakuan atas vaksin lain yang telah diedarkan dan disuntikkan kepada khalayak rakyat Indonesia , maka BPOM wajib melakukan pengawasan, pengawalan, pendampingan , supervisi dan evaluasi atas berjalannya uji klinik fase 1 vaksin “ Nusantara “ .

BPOM wajib memberikan evaluasi setara atas fase 1 ini , dan menyampaikan hasil dengan apa adanya . Bila diyakini bahwa bila fase 1 uji klinik vaksin ‘ Nusantara “ , dinilai tidak sesuai dengan kaidah keilmuan , standar baku sesuai Good Clinical Practices ( standar uji klinik dengan manusia sebagai subyek ) , tidak sesuai dengan standar Good Laboratory Practices ( standar kualitas dan integritas laboratorium non klinik ) serta tidak sesuai standar Good Manufacture Practices ( standar cara pembuatan obat /vaksin yang baik ) , maka BPOM wajib menyampaikan apa adanya . Demikian pula sebaliknya .

BPOM mempunyai beban dan tanggung jawab , memastikan Keamanan-Keselamatan dan Kesejahteraan subyek uji klinik dan pada gilirannya rakyat Indonesia , tanpa mengecualikan siapa yang menjadi inisiator uji klinik obat/ vaksin apapun.

Selain itu, sejumlah tahapan seperti uji prakilinis vaksin yang semestinya diuji cobakan kepada hewan tak dilakukan oleh tim peneliti vaksin Nusantara.

Hal ini menjadi preseden yang kurang baik dan merusak kaidah dalam penelitian. Dan setelah dilakukan pengkajian oleh BPOM seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan pre klinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I.

Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak. Arogansi ini sebenarnya patut disayangkan, Apa Fungsi BPOM yg di bentuk oleh Presiden,apakah penelitinya karena mantan pejabat Negara, apakah karena penelitian itu di lakukan di RS instansi Militer sehingga boleh melakukan penelitian dengan tidak melakukan penelitian sesuai kaidah penelitian.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini