Reshuffle Kabinet Jilid II, DPR Berharap Jokowi Pilih Sosok Inovatif dan Berani
JAKARTA - Perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR beberapa waktu lalu, mengakibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mereposisi atau melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, melihat sejumlah aspek dan harapan masyarakat yang dewasa muncul dalam memaknai reshuffle kabinet. Menurutnya, publik tidak akan mempersoalkan latar belakang calon menteri terpilih dalam membantu Presiden bekerja, karena hasil tidak akan mengingkari proses dan tujuan yang diharapkan.
"Situasi saat ini membutuhkan sosok inovatif dan berani. Dan tak kalah penting, memiliki kemampuan terukur sebagai jembatan politik. Saya saya yakin Presiden cermat," kata Azis menanggapi isu reshuffle, Minggu (18/4/2021).
Baca juga: Namanya Disorot Jelang Reshuffle Kabinet, Abdul Mu'ti: Kami Wait and See
Menurut mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, Presiden saat ini tidak hanya ingin meramu soal investasi dan mengembalikan kepercayaan publik di tengah kegusaran global akibat hantaman pandemi Covid-19, pembenahan iklim investasi juga diperlukan.
Azis menambahkan, dorongan ini sejak awal disampaikannya dalam kampanye terbuka pada Pilpres lalu. Indonesia membutuhkan reformasi struktural dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya jalan terjal yang telah dilalui.
"UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengembangkan kemandirian, mempermudah izin usaha, hingga memberikan kepastian hukum sampai memberikan insentif. Regulasi telah menguatkan, tinggal kerja keras kita merealisasikan tujuan," papar Azis.
Baca juga: Abdul Mu'ti Digadang-gadang Gantikan Nadiem Makarim Jadi Mendikbud-Ristek
Selain itu, Azis melanjutkan, Presiden menginginkan kematangan semua aspek dalam mempersiapkan peta jalan (road map) untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0. Benang merah ini yang diharapkan menjadi tongkat estafet kepemimpinan ke depan.
"Ini bukan bicara legacy. Ini soal jalan mematangkan road map yang dimaksud Presiden. Penekanannya adalah upaya mendorong ruang investasi yang lebih besar pasca UU Cipta Kerja disahkan," ujarnya.
