Sebut Nani 'Sianida' Nikah Siri dengan Aiptu Tomi, Polisi Diminta Tak Intimidasi Ketua RT

Agregasi KR Jogja, · Sabtu 08 Mei 2021 05:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 08 510 2407508 sebut-nani-sianida-nikah-siri-dengan-aiptu-tomi-polisi-jangan-intimidasi-ketua-rt-ISJz1r3T7m.jpg Foto: Antara

YOGYAKARTA - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memeriksa oknum anggota Polresta Yogyakarta Aiptu Tomy. Pemeriksaan ini setelah namanya disebut dalam kasus takjil bersianida yang dikirim Nani Apriliani (NA). Sebelumnya, Tomi disebut sudah menikah siri dengan tersangka NA.

(Baca juga: Viral, Foto Nani Pengirim Takjil Beracun Berdaster dalam Sel Terlihat Cantik)

Hasilnya, tidak ada nikah siri antara tersangka takjil bersianida dengan Aiptu Tomi, polisi yang menjadi tujuan utama sate tersebut. Namun pernyataan tersebut berbeda dari keterangan Ketua RT 03 Cempokojajar, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY, Agus Riyanto yang menyatakan keduanya mengaku menikah siri saat izin tinggal di kawasan tersebut.

(Baca juga: Kasus Takjil Sianida, Polri Hukum Aiptu Tomi jika Terbukti Nikah Siri dengan Nani Apriliani)

Keduanya secara terpisah dikatakan kompak mengakui tidak ada pernikahan siri, terlebih karena mereka memiliki perbedaan keyakinan.

Jogja Police Watch (JPW), melalui Kadiv Humas, Baharuddin Kamba mengatakan bawasanya sah-sah saja polisi menyebut adanya pernyataan berbeda terkait hubungan pelau dan Tomi. Hal tersebut sangat mungkin meski pihaknya meminta kepolisian untuk mencari bukti-bukti pendukung apalagi sosok RT menjadi orang yang paling tahu kondisi riil di lingkungan tempat tinggal.

“Menurut kami sah-sah saja membantah soal isu nikah siri tersebut. Tapi Ketua RT setempat yang lebih paham soal kehidupan warganya. Harapan kami jika benar nantinya Ketua RT ini dimintai keterangan soal status tersangka Nani Apriliani Nurjaman dan Aiptu Tomy telah nikah siri, tidak ada intimidasi berupa tekanan dari pihak manapun,” ujar Kamba pada media, Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, sangat mungkin keterangan Ketua RT terpengaruh yang nantinya membuat pernyataan berubah. JPW pun meminta polisi mendalami lebih lanjut dugaan tindakan yang dinilai bertentangan dengan kode etik kepolisian tersebut.

“Publik akan menunggu ending (akhir) dari kasus sate beracun ini yang menyebabkan seorang anak berisinial NFP meninggal dunia usai menyantap sate yang ditaburi kalium siandia (KCN),"ujarnya

"Sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,” sambung Kamba.

Dia juga mengingatkan bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

“Hak saksi diatur pada pasal 112 ayat (1) KUHAP, pasal 113 KUHAP, pasal 117 ayat (1) KUHAP, pasal 118 KUHAP, pasal 166 KUHAP, pasal 177 ayat (1) KUHAP dan pasal 178 ayat (1) KUHAP,” pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini