Penghina Presiden Jokowi Ditangkap Polda Kepri

Dicky Sigit Rakasiwi, MNC Portal · Senin 17 Mei 2021 16:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 17 340 2411252 penghina-presiden-jokowi-ditangkap-polda-kepri-TVbNdrSaJG.jpg Penyebar berita hoaks terkait Presiden Jokowi ditangkap polisi (Foto : Istimewa)

BATAM - Seorang pria bernisial MK ditangkap Tim Opsnal Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri di Tanjungpinang . Pelaku ditangkap lantaran menyebarkan berita hoaks melalui media sosial Twitter.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Pol Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikan.

"Sekarang ini masih proses Sidik," katanya Senin (17/5/21).

Dia menjelaskan, MK ditangkap berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP-A/42/V/2021/SPKT-KEPRI, tanggal 12 Mei 2021. Kronologis kejadian berawal dari pelaku yang membuat postingan berupa Konten dan diunggah pada tanggal 8 Mei 2021, sekitar pukul 15.43 WIB oleh akun twitter pelaku Inisial MK dengan nama akun @MustafaKamalN13 dan diketahui juga bahwa akun twitter tersebut baru dibuat pada bulan Maret 2021.

"Dalam unggahannya pelaku membagikan dan menyebarkan berita hoax serta sara tentang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," jelasnya.

Dikatakannya, mengetahui hal tersebut tim teknis Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 13:00 WIB Pelaku berhasil diamankan di Supermarket Bintan 21 Tanjung Pinang dan selanjutnya di bawa Ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga : Perampok dan Pemerkosa ABG saat Main Tiktok Positif Narkoba

Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 unit handphone, SIM Card, Akun Twitter atas nama Tiger Andalas milik pelaku dan Kartu Identitas diri pelaku.

"Saat ini tim terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan atas perbuatannya pelaku dapat diterapkan Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 14 ayat 2 UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," tuturnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini