Diduga Terima Suap Rp8,5 Miliar dan 7 Batang Emas, Komisi Antikorupsi Myanmar Gugat Suu Kyi

Agregasi VOA, · Jum'at 11 Juni 2021 10:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 11 18 2423489 diduga-terima-suap-rp8-5-miliar-dan-7-batang-emas-komisi-antikorupsi-myanmar-gugat-suu-kyi-uVUMvgQBKO.jpg Aung San Suu Kyi dituduh terima suap (Foto: Reuters)

YANGON - Komisi Antikorupsi di Myanmar menerima laporan pemmpin yang dikudeta Aung San Suu Kyi menerima suap dan menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan dalam kesepakatan-kesepakatan real estat.

Hal ini diungkapkan komisi ke media pemerintah pada Kamis (10/6). Temuan komisi itu muncul saat tim jaksa penuntut akan mengajukan gugatan mereka atas tuduhan terpisah terhadap Suu Kyi di pengadilan pada Senin (7/6).

Surat kabar milik pemerintah The Global New Light of Myanmar, pada Kamis (10/6), melaporkan pengaduan-pengaduan berdasarkan temuan Komisi Antikorupsi diajukan di kantor-kantor polisi terkait, pada Rabu (9/6). Media-media lain, termasuk stasiun televisi pemerintah MRTV, memuat laporan yang sama.

Laporan pada Kamis (10/6) mengatakan badan antikorupsi itu telah menemukan bahwa Suu Kyi secara ilegal menerima USD600.000 (Rp8,5 miliar) dan tujuh batang emas dari mantan pejabat Yangon yang merupakan sekutu politiknya.

Laporan itu juga mengatakan komisi telah menemukan bahwa Suu Kyi telah menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan properti sewaan dengan harga lebih rendah dari pasar untuk sebuah yayasan amal yang dipimpinnya dan dinamai sesuai nama ibunya.

Laporan tersebut menuduh bahwa tindakan-tindakan Suu Kyi merugikan negara.

(Baca juga: Jerman Perkenalkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Digital 'CovPass')

Laporan itu mengatakan Suu Kyi didakwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Antikorupsi, yang menyatakan bahwa pemegang jabatan politik yang dihukum karena penyuapan menghadapi hukuman maksimum 15 tahun penjara dan denda. Hukuman itu akan menjadi yang terberat yang dihadapi Suu Kyi. Pelanggaran terhadap Undang-undang Rahasia Negara bisa dikenai hukuman penjara maksimum 14 tahun.

Tah hanya Suu Kyi, mantan wali kota ibu kota Naypyitaw, Myo Aung, yang juga memimpin komisi pembangunan kota itu, didakwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Antikorupsi, bersama dengan mantan wakil wali kota Ye Min Oo dan mantan anggota komisi pembangunan Min Thu.

Pengacara Suu Kyi sudah membantah tuduhan itu ketika pertama kali diajukan tiga bulan lalu oleh rezim militer yang menggulingkan pemerintah terpilihnya dalam kudeta Februari.

Kyi Win, pengacara Suu Kyi dan partainya, mengatakan tim hukumnya akan membahas perkembangan tersebut dengan Suu Kyi saat mereka bertemu di sidang pengadilan berikutnya atas tuduhan-tuduhan lain yang belum terselesaikan.

(Baca juga: Kapal Militer Iran untuk Pertama Kalinya Masuki Samudera Atlantik)

Para pendukung Suu Kyi mengatakan semua tuduhan itu bermotif politik dan merupakan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer. Kudeta itu sangat ditentang rakyat Myanmar, yang memilih partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi dalam pemilihan umum tahun lalu setelah masa jabatan lima tahun pertamanya.

Jika terbukti bersalah melakukan salah satu pelanggaran, Suu Kyi dapat dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya, jika memang ada. Junta telah mengklaim akan mengadakan pemilihan baru, dalam satu atau dua tahun ke depan, tetapi militer negara itu terkenal sering menjanjikan pemilu namun tidak menindaklanjutinya.

Seprti diketahui, militer memerintah Myanmar selama 50 tahun setelah kudeta tahun 1962, dan menahan Suu Kyi di bawah tahanan rumah selama 15 tahun setelah pemberontakan rakyat tahun 1988 yang gagal melawan kekuasaan militer.

Sejak kudeta Februari, Suu Kyi telah didakwa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kekhawatiran atau keresahan publik. Ia juga menghadapi dua dakwaan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam karena diduga melanggar pembatasan pandemi Covid-19 selama kampanye pemilihan 2020; mengimpor walkie-talkie secara ilegal untuk digunakan pengawalnya; dan menggunakan frekuensi radio tanpa izin.

Tuduhan lain, yakni melanggar Undang-Undang Rahasia Negara era kolonial, sedang ditangani secara terpisah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini