“PHR akan melakukan evaluasi kesempatan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat sekitar dengan melibatkan BUMDesa. Komitmen kami untuk selalu melakukan perbaikan dalam program LBD serta memastikan program ini ke depannya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dari PHR untuk sama-sama mendukung kelancaran operasi PHR berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” kata Jaffee.
Penyampaian informasi kemajuan dari proses alih kelola ini juga selalu disampaikan Pertamina kepada para stakeholder, antara lain Kementrian BUMN, Kementrian ESDM, dan SKK Migas, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kapolda Riau, Pangdam Bukit Barisan, serta komponen-komponen masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, dan stakeholder lainnya.
"Hal ini kami lakukan agar para stakeholder dapat secara bersama-sama melihat kemajuan dari proses alih kelola yang saat ini sedang dijalankan serta untuk mendapatkan dukungan dan masukan positif agar proses dapat berjalan dengan lancar sesuai tata waktu sehingga pada 8 dan 9 Agustus 2021 nanti terjadi proses alih kelola yang seamless, tanpa jeda baik dari sisi operasi maupun penunjangnya," katanya. CM
(Yaomi Suhayatmi)