Taiwan Siap Hadapi Konflik Militer dengan China

Susi Susanti, Koran SI · Jum'at 25 Juni 2021 08:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 25 18 2430659 taiwan-siap-hadapi-konflik-militer-dengan-china-u90F4Z3BSU.jpg Menlu Taiwan Joseph Wu (Foto: CNN)

TAIPEI - Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNN mengatakan meningkatnya intimidasi militer China terhadap Taiwan menunjukkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu "perlu bersiap" untuk kemungkinan konflik militer.

Peringatan ini datang satu minggu setelah pulau itu melaporkan serangan harian terbesar oleh pesawat militer China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yang dideklarasikan Taiwan.

Serangan yang melibatan 28 pesawat tempur China termasuk jet tempur dan pembom itu tidak melanggar wilayah udara kedaulatan Taiwan atau hukum internasional, tetapi itu dilihat sebagai unjuk kekuatan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China.

"Sebagai pengambil keputusan Taiwan, kami tidak bisa mengambil risiko, kami harus siap," kata Wu kepada CNN di Taipei, Rabu (23/6). "Ketika pemerintah China mengatakan mereka tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan, dan mereka melakukan latihan militer di sekitar Taiwan, kami lebih percaya bahwa itu nyata,” lanjutnya.

(Baca juga: Gedung Runtuh, 1 Tewas, 100 Orang Belum Ditemukan)

Wu, yang telah menjabat sebagai menteri luar negeri sejak 2018, dituduh Beijing pada Mei lalu sebagai "separatis keras" setelah pernyataan yang dia buat selama konferensi pers bahwa Taiwan akan berjuang "sampai hari terakhir" jika diserang oleh China.

"Menghentikan 'kemerdekaan Taiwan' adalah kondisi yang diperlukan untuk menjaga hubungan damai lintas selat," kata Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di China.

"Joseph Wu telah berulang kali dan dengan arogan memprovokasi 'kemerdekaan Taiwan' ... kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghukum berat para 'kemerdekaan Taiwan' seumur hidup sesuai dengan hukum,” ungkapnya.

(Baca juga: Pendeta Gereja Ortodoks Masuk Rumah Sakit Jiwa Usai Siram Air Keras ke Uskup)

Sebagai tanggapan, Wu mengatakan kepada CNN bahwa dia "merasa terhormat" menjadi sasaran otoritas Komunis di Beijing. "Otoritarianisme tidak dapat mentolerir kebenaran. Jika mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin mengejar saya selama sisa hidup saya, saya tidak terlalu peduli tentang itu," katanya.

Wu mengatakan Taiwan tidak dapat menerima penyatuan dengan China, terutama karena peristiwa di Hong Kong telah menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan Taiwan sangat penting untuk melindungi posisinya sebagai satu-satunya negara demokrasi berbahasa China di dunia.

Dia mengatakan penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, yang dirancang oleh elit penguasa di Beijing, telah digunakan untuk membungkam gerakan pro-demokrasi kota. Undang-undang tersebut mengkriminalisasi apa yang oleh pihak berwenang dianggap sebagai tindakan subversi, pemisahan diri dan kolusi dengan kekuatan asing, dan telah digunakan untuk mengikis kebebasan pers dan memenjarakan aktivis pro-demokrasi dan lawan pemerintah.

"Jika Anda melihat situasi di Hong Kong, ini adalah tragedi modern," kata Wu.

Seperti diketahui, Taiwan dan China daratan telah diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang saudara lebih dari tujuh dekade lalu, dan Nasionalis yang kalah melarikan diri ke Taipei.

Namun, Beijing terus memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya meskipun Partai Komunis China tidak pernah memerintah pulau demokrasi berpenduduk sekitar 24 juta orang itu.

Pada 2019, Presiden China Xi Jinping meminta Taiwan untuk merangkul "penyatuan kembali secara damai" dengan China daratan, tetapi menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan. Ancaman aksi militer, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut Partai Komunis sebagai kegiatan "separatis" tetap menjadi ancaman konstan bagi Taiwan.

Status quo yang rapuh muncul hampir 30 tahun yang lalu, ketika Beijing dan Nasionalis Taiwan yang berkuasa saat itu mengakui sikap "satu China" yang sejak itu ditafsirkan secara berbeda oleh kedua belah pihak. Menempatkan politik di backburner memang memungkinkan pertukaran ekonomi dan budaya lintas-selat berkembang di tahun-tahun sejak itu.

Namun, pemimpin Taiwan saat ini, Presiden Tsai Ing-wen, dan partainya telah lama menolak apa yang dikenal sebagai "Konsensus 1992". Sebaliknya, dia telah berulang kali mendesak Beijing untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan keinginan rakyatnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini