Pemberontak Afghanistan Minta Dunia Tak Akui Pemerintahan Baru Taliban

Agregasi BBC Indonesia, · Kamis 09 September 2021 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 09 18 2468559 pemberontak-afghanistan-minta-dunia-tak-akui-pemerintahan-baru-taliban-VAjhsc9RSw.jpg Warga protes pembentukan pemerintahan baru Taliban (Foto: EPA)

KABUL - Pasukan anti-Taliban di Afghanistan meminta komunitas internasional untuk tidak mengakui pemerintahan baru bentukan Taliban.

Kelompok pemberontak yang memerangi Taliban di Provinsi Pansjhir menyebut pemerintahan baru tersebut "ilegal".

Front Perlawanan Nasional (NRF) mengatakan pembentukan kabinet sementara Taliban "adalah pertanda jelas bahwa kelompok itu bermusuhan dengan rakyat Afghan".

Seperti diketahui, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara seraya menyatakan negara itu sebagai "Emirat Islam".

Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang beberapa di antaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat (AS) dalam dua dekade terakhir.

(Baca juga: AS Prihatin Rekam Jejak Menteri di Kabinet Baru Taliban)

Pemerintahan interim akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban, yang berada dalam daftar hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haqqani yang dicari FBI, Sirajuddin Haqqani.

Pengumuman kabinet sementara ini adalah langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen. Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional.

(Baca juga: Taliban Umumkan Susunan Kabinet Baru, Masih Bersifat Sementara)

Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan lebih dari tiga pekan lalu, setelah menggulingkan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu.

Taliban bersikeras mereka telah mengalahkan NRF di Lembah Pansjhir sebelah utara Kabul, tapi para pemimpin NRF menegaskan mereka masih bertempur.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengaku prihatin dengan "afiliasi-afiliasi serta rekam jejak beberapa individu" dalam kabinet sementara Taliban.

Uni Eropa juga mengritik pemerintahan Taliban, yang disebut mengingkari janji untuk membentuk pemerintahan yang "inklusif dan representatif".

Pada Rabu (08/09), puluhan perempuan berdemonstrasi di Kabul dan Provinsi Badakshan, menentang pemerintahan tanpa keterwakilan perempuan.

Taliban membantah menggunakan kekerasan terhadap aksi demonstrasi itu. Taliban mengatakan para pendemo perlu izin untuk berpawai dan seharusnya tidak menggunakan bahasa yang kasar.

 Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada Selasa (7/9) adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan, dan tidak ada satu pun perempuan yang dilibatkan.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini