PM Australia Tidak Menyesal Batalkan Kesepakatan Kapal Selam dengan Prancis
Namun dia secara terbuka membantah klaim Prancis yang menyatakan belum mendapatkan peringatan tentang skenario yang seperti itu.
Menurut Morrison, masalah ini telah diangkat oleh menteri secara langsung beberapa bulan yang lalu dan diskusi berlanjut melalui pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton.
Sebelumnya pada Minggu (19/9), Dutton mengatakan negaranya berani, terbuka dan jujur mengenai keprihatinan atas kontrak yang kelebihan anggaran dan terlambat dari jadwal.
"Saran bahwa kekhawatiran itu tidak ditandai oleh pemerintah Australia, terus terang saja, bertentangan dengan apa yang ada dalam catatan publik," kata Dutton kepada Sky News Australia.
Pembatalan kontrak Canberra dengan Grup Angkatan Laut Prancis dan pengumuman rencana armada militer bertenaga nuklir yang melibatkan AS dan Inggris tidak hanya membuat marah Paris, tetapi juga membuat negara-negara lain di kawasan India-Pasifik mempertanyakan perdamaian dan stabilitasnya.
Paris menuduh pemerintah Australia "bermuka dua, menghina, dan berbohong," dan memanggil duta besarnya dari Washington dan Canberra untuk berkonsultasi. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyatakan krisis nyata atas langkah sekutu NATO-nya.
Pejabat tinggi Malaysia maupun Indonesia telah memperingatkan akan kesepakatan baru yang dapat mengarah pada perlombaan senjata nuklir, pergeseran kekuatan militer di kawasan itu, dan memprovokasi agresi. Beijing juga mengkritik perkembangan yang "sangat tidak bertanggung jawab", karena banyak yang percaya pakta kontroversial baru ini bertujuan untuk melawan dan menahan China.
(Susi Susanti)
