AUSTRALIA – Perdana Menteri Australia Scott Morrison, mengklaim kapal selam Prancis tidak cukup baik karena kepentingan jangka panjang Canberra “paling baik dilayani” oleh kemitraan militer dengan Washington dan London daripada oleh kesepakatan sebelumnya dengan Paris.
Pada Minggu (19/9), Morrison mengatakan, melanjutkan kesepakatan kapal selam 2016 dengan Prancis akan menjadi sebuah "kelalaian" dan berbahaya bagi kepentingan strategis Australia. Dia juga mengatakan tidak menyesal atas keputusan yang memicu krisis diplomatik multinasional dan diyakini telah membahayakan masa depan NATO.
“Saya yakin orang akan mengerti bahwa kepentingan nasional Australia didahulukan. Itu harus didahulukan dan memang sudah didahulukan. Kepentingan Australia paling baik dilayani oleh kemitraan trilateral yang telah saya bentuk dengan Presiden Biden dan Perdana Menteri Johnson. Itulah yang melayani kepentingan nasional jangka panjang Australia,” terangnya.
(Baca juga: Prancis, China, Kecam Kesepakatan Inggris dan AS Bantu Australia Kembangkan Kapal Selam Nuklir)
Keputusan untuk membatalkan kontrak untuk banyaknya kapal selam diesel-listrik konvensional – dengan pekerjaan yang sudah berlangsung – telah dibuat untuk mendukung kepentingan pertahanan nasional berdaulat Canberra.
Dia khawatir akan kemampuan kapal selam Prancis.“Saya pikir mereka akan memiliki banyak alasan untuk mengetahui bahwa kami memiliki kekhawatiran yang mendalam dan serius bahwa kemampuan yang diberikan oleh kapal selam Attack Class tidak akan memenuhi kepentingan strategis kami,” katanya pada konferensi pers.
(Baca juga: PM Malaysia: Perjanjian Kapal Selam Nuklir Australia Bisa Picu Perlombaan Senjata)
Follow Berita Okezone di Google News
Namun dia secara terbuka membantah klaim Prancis yang menyatakan belum mendapatkan peringatan tentang skenario yang seperti itu.
Menurut Morrison, masalah ini telah diangkat oleh menteri secara langsung beberapa bulan yang lalu dan diskusi berlanjut melalui pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton.
Sebelumnya pada Minggu (19/9), Dutton mengatakan negaranya berani, terbuka dan jujur mengenai keprihatinan atas kontrak yang kelebihan anggaran dan terlambat dari jadwal.
"Saran bahwa kekhawatiran itu tidak ditandai oleh pemerintah Australia, terus terang saja, bertentangan dengan apa yang ada dalam catatan publik," kata Dutton kepada Sky News Australia.
Pembatalan kontrak Canberra dengan Grup Angkatan Laut Prancis dan pengumuman rencana armada militer bertenaga nuklir yang melibatkan AS dan Inggris tidak hanya membuat marah Paris, tetapi juga membuat negara-negara lain di kawasan India-Pasifik mempertanyakan perdamaian dan stabilitasnya.
Paris menuduh pemerintah Australia "bermuka dua, menghina, dan berbohong," dan memanggil duta besarnya dari Washington dan Canberra untuk berkonsultasi. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyatakan krisis nyata atas langkah sekutu NATO-nya.
Pejabat tinggi Malaysia maupun Indonesia telah memperingatkan akan kesepakatan baru yang dapat mengarah pada perlombaan senjata nuklir, pergeseran kekuatan militer di kawasan itu, dan memprovokasi agresi. Beijing juga mengkritik perkembangan yang "sangat tidak bertanggung jawab", karena banyak yang percaya pakta kontroversial baru ini bertujuan untuk melawan dan menahan China.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
