Disesuaikan Pandemi, Ridwan Kamil Teken KUA-PPAS Perubahan APBD 2021

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Jum'at 24 September 2021 08:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 24 525 2476111 disesuaikan-pandemi-ridwan-kamil-teken-kua-ppas-perubahan-apbd-2021-LMulpgw0T7.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Okezone)

BANDUNG - Pemprov dan DPRD Jawa Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dengan para pimpinan DPRD Jabar dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu 22 September 2021 malam.

Ridwan Kamil menuturkan, KUA-PPAS akan menjadi dasar untuk penyusunan APBD perubahan tahun 2021. Penyusunan kali ini menurutnya hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya, yakni dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Sehingga target-target yang disusun harus disesuaikan dengan dampak pandemi Covid-19," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Kamis 23 September 2021.

Baca Juga:  Berikut Sebaran Kasus Covid-19 di 34 Provinsi Hari Ini, Jabar Tertinggi

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu melanjutkan, ada juga kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan besaran alokasi pendapatan transfer pusat, gelombang kedua Covid-19, pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali, serta saldo anggaran tahun lalu yang digunakan untuk tahun berjalan yang mendorong penyesuaian.

"Penyesuaian anggaran terus dilakukan sampai saat ini," katanya.

Pemprov Jabar juga sudah dua kali menggeser anggaran 2021 yang dituangkan dalam dua peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.

Kang Emil menyebut, ada tujuh faktor yang mendasari penyusunan perubahan KUA-PPAS 2021, yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Wantannas RI Minta Jabar Dipasok 15 Juta Dosis Vaksin Per Bulan

Kemudian, penyesuaian pada beberapa hal yakni indikator makro ekonomi, sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan, kegiatan serta besaran anggaran yang sesuai dengan PMK terkait dana transfer pusat.

Lalu, pergeseran penghapusan penambahan akibat refocusing dan realokasi anggaran. Penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19, serta pemanfaatan sisa lebih anggaran berdasarkan audit laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

"Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2021 masih melanjutkan beberapa kebijakan yang dilaksanakan pada APBD murni," katanya.

Berikut KUA-PPAS Perubahan APBD Jabar tahun 2021

Pendapatan Daerah

Rp41,47 T jadi Rp36,09 T (berkurang Rp5,38 T atau 12,98 persen)

Belanja Daerah

Rp44,62 T jadi Rp39,04 T (berkurang Rp 5,22 T atau 11,69 persen)

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp3,24 T jadi Rp3,41 T (bertambah Rp165,66 miliar atau 5,11 persen)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp100 M (tetap)

Volume APBD

Rp44,62 T jadi Rp39,04 T (berkurang Rp5,22 T atau 11,69 persen).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini