Italia: Pengakuan Terhadap Pemerintahan Taliban Mustahil

Antara, · Senin 27 September 2021 10:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 27 18 2477358 italia-pengakuan-terhadap-pemerintahan-taliban-mustahil-6mgcdhrPAc.jpg Menlu Italia Luigi Di Maio (Foto: Antara/Reuters)

ROMA - Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio pada Minggu (26/9) mengatakan bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak bisa mendapat pengakuan, namun mendesak negara-negara asing mencegah krisis keuangan Afghanistan yang dapat memicu eksodus.

Italia memegang kepresidenan bergilir tahunan G20 dan akan menjadi tuan rumah KTT khusus mengenai Afghanistan.

"Pengakuan terhadap pemerintahan Taliban mustahil, sebab terdapat 17 teroris di kalangan para menteri dan hak asasi kaum perempuan serta anak perempuan masih dilanggar," kata Di Maio, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu, kepada stasiun TV milik negara Rai 3.

 (Baca juga: Taliban Larang Tukang Cukur Janggut)

Akan tetapi warga Afghanistan harus mulai menerima bantuan finansial yang dibekukan setelah Taliban menguasai negara itu bulan lalu, katanya.

"Untuk sementara mereka tidak bisa membayar gaji. Jelas, kita harus menjauhkan Afghanistan dari kegagalan dan arus migrasi yang tak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas negara-negara tetangga," terangnya.

"Ada cara untuk mengamankan dukungan finansial tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga sepakat bahwa bagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu diperuntukkan bagi perlindungan kaum perempuan dan anak-anak perempuan,” lanjutnya.

 (Baca juga: Menlu Rusia Kecam Penarikan Pasukan AS dan NATO Secara Tergesa-gesa)

Di Maio mengatakan negara-negara G20 bersama dengan negara tetangga Afghanistan berkomitmen memerangi terorisme, dan berupaya melindungi HAM.

Disinggung soal tanggal pasti KTT khusus Afghanistan, Di Maio mengatakan bahwa pertemuan itu akan digelar "beberapa pekan ke depan."

"Tanggalnya belum diumumkan, tetapi kondisinya sudah siap untuk menggelar KTT G20, yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mario Draghi," ujarnya.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini