Diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan jelas mengatakan AS ingin membuka kembali konsulat mereka di Yerusalem untuk melayani warga Palestina. Hal ini diungkapkan Blinken saat duduk di sebelah Lapid, di Washington pada Oktober lalu.
"Kami akan bergerak maju dengan proses pembukaan konsulat sebagai bagian dari pendalaman hubungan dengan Palestina," kata Blinken di Departemen Luar Negeri.
Kurang dari sebulan kemudian, kepemimpinan politik Israel juga menyatakan sikap. Mereka tidak ada rencana untuk menyetujui konsulat semacam itu.
Adapun pemerintah baru Israel mulai berkuasa pada Juni lalu dengan menggabungkan kelompok beragam yang terdiri dari delapan partai yang mewakili spektrum ideologi yang luas. Mereka menyetujui beberapa hal kecuali keinginan untuk menggulingkan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah 12 tahun berkuasa.
Pengesahan anggaran negara baru pada akhir pekan lalu – yang belum tercapai sejak 2018 yang mengarah ke rekor empat pemilu Israel dalam dua tahun – menempatkan pemerintah pada posisi yang jauh lebih stabil (karena kegagalan untuk melakukannya pada 14 November akan mengakibatkan memicu pemilihan baru).
Sekarang beberapa mitra dunia, termasuk diplomat Eropa seperti Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney, telah memperjelas bahwa dengan pemerintahan baru yang sekarang terlihat lebih aman, inilah saatnya untuk mulai mendorong Israel lebih keras pada isu-isu yang berkaitan dengan Palestina.