Pekerja Sosial di Kota Bogor Dapat Santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan
Ia pun mengungkapkan, di tahun depan, peran pemerintah dan DPRD Kota Bogor akan lebih ditingkatkan dalam hal perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja di Kota Bogor. Sebab, menurut Mohan, hal tersebut sudah diamanatkan melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 dan SE Kemendagri nomor 842 tahun 2021.
"Nah di salah satu amanahnya adalah, pertama pegawai pemerintah non ASN itu agar aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di poin berikutnya amanah di dalam surat edaran itu adalah pemda harus memasukkan dalam rencana melalui RKPD. Kemudian nanti berjenjang masuk ke dalam dokumen kebijakan hukum anggaran, kemudian penetapan plafon anggaran sementara. Dan ujungnya sampai dengan penetapan APBD tahun berikutnya," tutur Mohan.
Sedangkan, untuk fungsi pengawasan dari DPRD Kota Bogor, Mohan menjelaskan pihaknya dari Komisi IV DPRD Kota Bogor akan memastikan bahwa Pemerintah kota Bogor sudah menjalankan amanah sesuai peraturan yang ada. Serta memastikan setiap perusahaan yang ada di Kota Bogor sudah mendaftarkan pegawainya ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Pendaftaraan tidak hanya untuk pegawai swasta saja. Tetapi, pegawai pemerintah non-ASN juga wajib untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tutupnya.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
