Sesuai Arahan Jokowi, Moeldoko Tegaskan Penanganan Stunting Bukan Sekadar Seremonial
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terus menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam percepatan penurunan angka kekerdilan atau stunting di Indonesia. Ia pun menegaskan, upaya penurunan stunting ini bukan sekadar seremonial.
Ketika Moeldoko melakukan kunjungan kerja di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 6 Januari 2022, dia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
"Presiden sangat concern (menaruh perhatian, red.) dengan stunting. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing," ujar Moeldoko, seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/11/2022).
Baca Juga: Bertemu Kepala BKKBN, Ma'ruf Amin Minta Kebut Penanganan Stunting
Selain itu, usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan percepatan penurunan stunting, Selasa 11 Januari, dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta pelaksanaan program penurunan stunting dengan fokus dan tepat sasaran, bukan sekadar seremonial dengan bagi-bagi pemberian makanan tambahan (PTM) dan gizi setiap akhir tahun.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya," katanya.
Baca Juga: Pastikan Stok Vaksin Booster Aman, Istana: Kita Miliki Persediaan Cukup Besar
Moeldoko juga menuturkan bahwa program percepatan penurunan stunting akan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BKKBN dengan anggaran belanja sebesar Rp50 triliun.
"Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting libatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan," ucap Moeldoko.
