Rahmat Effendi Diduga Patok Harga Promosi Jabatan di Pemkot Bekasi
JAKARTA - Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE) diduga mematok tarif atau harga tertentu untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mendapatkan rekomendasi promosi jabatan di daerah kekuasaannya. Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi ke sejumlah saksi.
Sejumlah saksi yang dikonfirmasi yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi, DR H Inayatullah; Lurah Sepanjang Jaya, Junaedi; serta Staf Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya patokan standar pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi dari tersangka RE yang salah satunya adalah promosi menduduki jabatan tertentu di Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (11/2/2022).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen.
Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.
Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.
