KSP Dukung Kemendagri Tak Ada Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
JAKARTA - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pihaknya mendukung pendapat Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik terkait tak ada regulasi perpanjangan masa jabatan kepala daerah.
Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2022 mendatang. Mereka terdiri dari 272 kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati yang tersebar di 25 provinsi. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan digelar secara serentak pada 2024 mendatang.
"Saya sama dengan yang disampaikan oleh pak Dirjen Akmal bahwa secara normatif keserentakan Pilkada 2024 telah diatur oleh UU yang ada, yakni UU No 10 tahun 2016," kata Juri kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).
Juri menegaskan bahwa nantinya Presiden Joko Widodo akan memilih pejabat yang memenuhi syarat dan kompetensi yang mumpuni menjadi pejabat (Pj) kepala daerah.
Baca juga: Peringkat 6 Nasional Monitoring KPK, Bupati Banyumas: Saya Pelototi 24 Jam!
"Presiden akan memilih pejabat-pejabat yang memenuhi syarat dan kompetensi yang mumpuni menjadi Pj kepala daerah yang akan melanjutkan kepemimpinan selanjutnya dan menyiapkan pilkada di daerah masing-masing untuk memilih kepala daerah yang baru," tegasnya.
Baca juga: Masih Tersisa Rp100 Triliun, Sri Mulyani Singgung Kepala Daerah Tak Maksimal Gunakan APBD
Juri juga mengatakan bahwa saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk mendukung pelaksanaan tahapan persiapan Pemilu dan Pilkada 2024
"Saat ini Pemerintah fokus mendukung penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) melaksanakan tahapan persiapan pemilu dan pilkada 2024," kata Juri.
