Satgas Imbau Penanganan PMK di Daerah Harus Diawasi dengan Ketat
JAKARTA - Pemerintah melalui Satgas Pengendalian Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) menegaskan, jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan pribadi terkait penanganan PMK. Seperti memanfaatkan ketidaktahuan para peternak, menakut-nakuti peternak, dengan tujuan membeli ternak dengan harga murah.
Hal itu diungkap oleh Koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK, Prof. Wiku Adisasmito. Ia meminta Satgas di daerah akan selalu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penanganan PMK.
"Kami memohon kepada Satgas Pengendalian PMK di daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk selalu memperketat pengawasan, dan penertiban pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari situasi wabah PMK ini," ungkap Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan PMK di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
BACA JUGA:Satgas Sebut Ada yang Cari Untung dari Wabah PMK
Lebih lanjut dirinya mengatakan, hal tersebut dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang tidak menerapkan pengamanan (biosecurity) yang baik. Seperti keluar masuk dari dan ke dalam kandang tanpa melihat kondisi hewan yang ada di dalam kandang, sehingga mereka berisiko dapat membawa virus ke hewan ternak rentan PMK yang sehat.
Menurutnya, penerapan biosecurity yang ketat dan tepat, menjadi salah satu upaya penting memutus mata rantai penyebaran PMK. Antara lain dengan desinfeksi berkala pada area dan alat-alat di peternakan. Hal ini dapat menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah dan murah seperti asam sitrat dan asam borat. Kemudian, menerapkan pembatasan pengunjung untuk menekan penyebaran PMK oleh manusia.
"Perlu diperhatikan juga bahwa setiap orang yang ingin memasuki area peternakan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian atau atribut yang sama untuk mendatangi beberapa kandang. Sehingga dapat mengurangi risiko virus PMK terbawa dan menginfeksi hewan ternak rentan," lanjutnya.
BACA JUGA:Bertambah 2, Total 265 Kabupaten/Kota Tertular PMK
