Peran Tenaga Kesehatan Diperlukan untuk Turunkan Angka Gizi Buruk di Tomohon
TOMOHON- Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyebutkan ada 12 provinsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah stunting atau gizi buruk untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
Adapun 7 provinsi dengan prevalensi Stunting tertinggi disebutkan Wapres yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh.
Sedangkan 5 provinsi dengan balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.
(Baca juga: Sebanyak 1.819 Balita Diperkirakan Alami Stunting di Gianyar)
Dengan ditetapkannya target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024, perlu adanya upaya lebih untuk mencapai target tersebut meskipun penurunan angka stunting.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 telah menunjukan perubahan ke arah yang lebih baik.
(Baca juga: 12 Provinsi Ini Jadi Prioritas Pemerintah untuk Tangani Masalah Stunting)
Hal ini perlu terus ditingkatkan melalui upaya – upaya dimana Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya Dinas Kesehatan beserta tenaga kesehatan yang terlibat memiliki peran penting.
Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan prevalensi angka stunting di Sulawesi Utara berada di angka 21,6 persen, dan Kota Tomohon sendiri berada di angka 18,3 persen.
Secara nasional, pemerintah menentukan target prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada tahun 2024. Meski terbilang rendah, pemerintah daerah Kota Tomohon terus melakukan upaya terkait penurunan angka stunting terutama melalui Dinas Kesehatan beserta tenaga kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, mengatakan, pemerintah hadir untuk memfasilitasi dengan skema-skema kegiatan bersama agar kekurangan gizi tidak terjadi lagi.
“Hal Ini jadi titik tolak ukur kedepan, bagaimana kiat-kiat pemerintah kota Tomohon untuk bisa mencegah terjadinya stunting dan berbagai kebijakan regulasi terus dilakukan secara maksimal oleh berbagai pihak, terutama Dinas Kesehatan,” ujarnya di Seminar Tatalaksana Cegah Stunting Tenaga Kesehatan dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Sistem Rujukan Berjenjang, Senin (8/8/2022).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon, John Denny Lumopa, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Daerah memiliki peran dalam percepatan penurunan stunting di Kota Tomohon.
“Terdapat beberapa masalah yang menjadi pemicu terjadinya stunting, diantaranya ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, berat badan lahir rendah, asupan gizi tidak Adekuat, dan sanitasi lingkungan yang buruk. sehingga upaya intervensi berdasarkan determinan masalah stunting di Kota Tomohon,” ungkap John.
