Belajar dari Swaziland, Negara Kecil di Daratan Afrika yang Harus Membayar Mahal Ongkos Pergantian Nama Negara
Langkah ini kontroversial. Bheki Makhubu, jurnalis dan editor majalah lokal The Nation, mengatakan bahwa di satu sisi, orang sudah terbiasa mendengar raja menyebut negaranya sebagai eSwatini.
Tapi menurutnya, meresmikan perubahan nama itu menjadi gambaran sempurna pemerintahannya. "Pada dasarnya dia melakukan apa pun yang dia mau dengan negara ini," kata Makhubu.
Beberapa orang bahkan merasa bahwa raja seperti memperlakukan eSwatini sebagai milik pribadinya, kata Makhubu, yang menggambarkan situasi ini sebagai "horor".
"Kami [rakyat] hanya terperangkap di dalamnya," kata dia.
Meski demikian, mengubah nama negara bukan tindakan yang sepenuhnya dangkal, menurut pengacara properti intelektual dan blogger Afrika Selatan, Darren Olivier.
"Ada nilai di dalamnya, ada nilai intrinsik dalam identitas itu dan apa artinya bagi orang-orang," kata dia.
"Namun pada saat yang bersamaan ada biaya—biaya fisik mengubah identitas."
Seperti banyak orang, Olivier pun bertanya-tanya berapa harga eSwatini. Tak lama setelah pengumuman Raja Mswati III, Olivier menerbitkan sebuah blog di mana ia memperkirakan bahwa biaya ganti nama akan menghabiskan US$6 juta.
Hitungannya ini berdasarkan pendapatan kena pajak dan tidak kena pajak negara itu sekitar $1 miliar. Untuk perusahaan besar, biaya pemasaran rata-rata menghabiskan sekitar 6% pendapatannya, kata Olivier. Dalam kasus ini, itu berarti $60 juta—dan anggaran rebranding biasanya memakan 10% dari biaya pemasaran tersebut.
Kesimpulannya, ada $6 juta yang harus didapatkan oleh pemerintah eSwatini untuk mengubah nama.
Seperti yang dikatakan Olivier, untuk negara sekecil itu, jumlah tersebut "tidak sepele".
Dia mengakui bahwa perkiraannya sangat kasar dan hanya didasarkan pada perkiraan cara rebranding di dalam konteks perusahaan yang mengganti namanya. Tapi bagaimanapun ini mungkin tebakan yang berguna, mengingat tidak ada yang benar-benar tahu berapa tagihan yang akan ditinggalkan King Mswati III.
"Dokumen, situs web, papan penanda di properti pemerintah, dan lembaga pemerintah—ada pengeluaran yang amat besar di sini dan seharusnya dari awal ada seseorang yang bertanya, apakah ini benar-benar diperlukan," kata Jeremy Sampson, direktur eksekutif untuk Afrika di perusahaan pemasaran Brand Finance.
Di negara tetangga, Afrika Selatan, perubahan nama jalan kolonial di kota Pretoria, menelan biaya jutaan rand.
Pada pertengahan abad ke dua puluh, pemimpin Kenya memutuskan bahwa nama-nama jalan lokal harus diubah menjadi versi non-kolonial; proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Dan bahkan di Berlin, nama jalan di Kawasan Afrika yang terkait dengan sejarah kolonial rencananya akan dihapus.
Salah satu 'pajak' pasca-kolonialisme adalah beban keuangan yang timbul untuk menghapus sisa-sisa masa lalu.
Mengingat ketidakpastian tersebut, badan-badan pemerintah mengirimkan pesan yang mengklaim bahwa perubahan nama tidak akan terlalu mengganggu atau mahal. Kementerian Dalam Negeri eSwatini menyatakan bahwa penggantian nama akan dilakukan secara bertahap untuk membatasi biaya. Kop surat pemerintah yang bertuliskan "Swaziland" tidak akan dibuang, misalnya.
"Perlu beberapa waktu sampai kami menghabiskan stok," kata Menteri Dalam Negeri, Putri Tsandzile Dlamini seperti ditulis dalam laporan koran.
Mungkin karena alasan-alasan praktis, raja juga berusaha menjaga validitas dokumen hukum yang mengacu pada Swaziland. Sebuah pemberitahuan resmi diterbitkan dengan mengatakan bahwa semua perjanjian internasional atau kontrak hukum yang mengacu pada Swaziland akan dipahami sebagai mengacu pada eSwatini. Perlindungan hukum ini tentu akan menghemat biaya yang seharusnya dipakai para pebisnis asing untuk memperbarui segudang dokumen perusahaan.
