LPSK: Kekerasan Seksual pada Anak Rentan Terjadi di Rumah Tempat Tinggal
JAKARTA - Jumlah perlindungan yang diberikan oleh LPSK pada 2021 dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual (547 terlindung) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (533). Peningkatan jumlah perlindungan ini tidak terlepas dari sinergitas dan peran aparat penegak hukum, lembaga penyedia layanan, dan instansi terkait lainnya yang kerap melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi LPSK.
Dalam proses peradilan pidana, para pemangku kepentingan memahami hak yang dimiliki oleh korban sebagaimana diatur dalam UU No. 31/ 2014. LPSK dinilai sebagai lembaga negara yang memberikan program perlindungan dan bantuan secara komprehensif bagi korban kekerasan seksual.
“Kami telah memberikan perlindungan terhadap 287 orang korban dan saksi korban dalam perkara kekerasan seksual,” demikian mengutip dari buku Laporan tahun 2021 milik LPSK.
Sebanyak 74,9% dari jumlah total korban dalam perkara kekerasan seksual adalah usia anak. Hal ini dikarenakan anak sangat rentan dan didukung oleh faktor perkembangan psikologis, pola pikir, maupun situasi ekonomi, sehingga dimanfaatkan para pelaku dengan cara memanipulasi korban.
Pelaku kekerasan seksual yang biasanya orang terdekat melakukan bujuk rayu, memanfaatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban, bahkan mengintimidasi jika korban tidak menuruti permintaan pelaku.Tempat peristiwa kekerasan seksual meliputi rumah, tempat pendidikan dan lain-lain.
Penyandang disabilitas pun rentan menjadi korban kekerasan seksual seperti halnya anak. Terlebih jika penyandang disabilitas tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk dalam memahami bahasa isyarat. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap 27 orang penyandang disabilitas yang mendapat perlindungan, 88,9% pelaku kekerasan seksual adalah orang dekat korban, yaitu ayah kandung, paman, teman, dan tetangga.
Terjadi penurunan program perlindungan yang diakses oleh terlindung LPSK dibanding tahun sebelumnya, antara lain karena terdapat beberapa terlindung yang hanya psikologis, tanpa mengajukan permohonan program perlindungan lainnya.
Selain itu, sinergitas dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah mulai terbangun, sehingga kebutuhan pendampingan maupun pemulihan psikologi dapat diberikan melalui kerjasama dengan dinas-dinas terkait.
Adapun beberapa hambatan yang terjadi saat melakukan penyelidikan sehingga harus dilakukan lebih dari dua kali. Hambatan tersebut yaitu kurangnya alat bukti maupun kondisi pelaku yang melarikan diri. Terkait dengan kurangnya alat bukti atau saksi dalam perkara kekerasan seksual ini, LPSK menilai bahwa aparat penegak hukum dapat mengupayakan pemenuhannya dengan melakukan pemeriksaan terhadap ahli (psikolog, psikiater, dokter) yang memeriksa korban.
Meskipun sering marak terjadi, pelaku kekerasan seksual masih ada yang mendapat hukuman tidak setimpal atas perbuatannya. Dari 107 perkara kekerasan seksual yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat 29% perkara yang pelakunya mendapat vonis ringan (0-5 tahun), sebanyak 42% perkara yang pelakunya mendapat vonis sedang (6-10 tahun), dan 29% perkara yang pelakunya mendapat vonis tinggi (lebih dari 10 tahun).
Data tersebut menunjukkan bahwa putusan pidana terhadap para pelaku kekerasan seksual masih rendah, yaitu di bawah 10 tahun. Peningkatan jumlah perkara kekerasan seksual, selain menggambarkan kedaruratan, juga menggambarkan bahwa pidana yang dijatuhkan kurang dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak menjadi pendukung bagi pencegahan kekerasan seksual.
Putusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, seharusnya dapat menimbulkan efek jera dan meminimalisir berulangnya peristiwa kekerasan seksual.
(Widi Agustian)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
