Ini 4 Tantangan LPSK dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual
JAKARTA – LPSK menyatakan setidaknya ada empat tantangan dan dinamika yang dihadapi selama menangani kasus kekerasan seksual.
Berdasarkan laporan LPSK tahun 2021, berikut 4 tantangan tersebut.
1. Peristiwa kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelanggaran pidana, melainkan menjadi permasalahan sosial. Penanganan perkara TPKS tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, melainkan perlu pendekatan dan perhatian dari sisi sosial, khususnya dari pemerintah daerah.
2. Sebagian besar korban kekerasan seksual belum mendapat akses penghentian kehamilan sebagaimana diatur dalam PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ini berdampak panjang bagi korban karena harus membesarkan anak hasil tindak pidana. Diperlukan adanya dukungan berbagai pihak terhadap pemenuhan kebutuhan korban seperti bantuan medis, administrasi kependudukan, pendampingan psikologi, dan penguatan ekonomi.
3. Dalam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, masih ditemukan adanya intimidasi dari pihak lembaga pendidikan terhadap korban. Korban diintimidasi agar berdamai dengan pelaku dan tidak meneruskan perkara melalui proses hukum. Diperlukan adanya sistem dan dukungan terhadap hak korban sehingga pihak lembaga pendidikan dapat mendukung proses hukum secara maksimal untuk membantu peserta didik yang mengalami kekerasan seksual.
4. Masih minimnya pelaksanaan putusan restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Banyak pelaku yang menyatakan tidak mampu membayar restitusi terhadap korban dan memilih menjalankan pidana pengganti. Begitu pula perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait hak restitusi korban pada APH.
