Share

Jawab Tuntutan Demonstran, Pj Gubernur Sulbar Temui Demonstran

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 07 Oktober 2022 16:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 07 340 2682730 jawab-tuntutan-demonstran-pj-gubernur-sulbar-temui-demonstran-zJvqPlTieX.jpg Pj Gubernur Sulbar temui demonstran (Foto: ist)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menerima demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekawasan Sulbar di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulbar, Jumat (7/10/2022).

Sejumlah tuntutan massa diterima langsung oleh Akmal Malik di antaranya perkembangan program Data Desa Presisi (DDP), Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, Penanganan Inflasi, Angka putus sekolah, penanganan stunting, dan persoalan sampah di Polman.

Dalam kesempatan itu, Akmal Malik mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengakui bahwa belum dapat menyentuh setiap permasalahan di Sulbar selamat empat bulan menjabat Pj Gubernur.

Ia pun mendorong program Data Desa Presisi (DDP) yang saat ini masih berproses.

Baca juga: Jajaki Pemberian Hibah Ambulance dan Damkar, Pj Gubernur Sulbar Temui Pihak Toyota

“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.

Menruutnya, pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.

Baca juga: Biodata Akmal Malik, Pj Gubernur Sulawesi Barat Baru Dilantik, Penggagas Layanan PNS Metaverse

Terkait permasalahan inflasi, menurutnya, selama ini Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal itu terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen.

“Memang di atas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” pungkasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting. Menurutnya, dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga Akmal Malik mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut.

Sementara untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP.

Untuk persoalan pokir anggaran, Akmal Malik menambahkan bahwa hal tersebut akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov Sulbar juga mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.

Sedangkan permasalahan pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ”Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya.

Akmal Malik menjelaskan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan asesmen. Sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.

“Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” tuturnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini