Share

Pemuda Jayapura Sebut Lukas Enembe Bukan Kepala Suku Besar Papua, Minta Taat Proses Hukum

Edy Siswanto, Okezone · Jum'at 07 Oktober 2022 21:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 07 340 2682902 pemuda-jayapura-sebut-lukas-enembe-bukan-kepala-suku-besar-papua-minta-taat-proses-hukum-3yaWjhrq2M.jpg Lukas Enembe. (Dok Okezone)

SENTANI – Gerakan pemuda menepis jika Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kepala suku besar seluruh Papua. Menurut Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Puraro, Dewan Adat di tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua atau mengangkatnya sebagai Kepala Suku.

“Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai Kepala Suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” kata Jack, Jumat (7/10/2022).

Ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua memiliki satu Kepala Suku besar seperti Lukas Enembe.

“Itu tidak benar. Itu pembohongan publik,” ujar Jack.

Menurutnya, opini seperti itu dibangun untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng membentengi Pak Lukas Enembe dari kasus yang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, masyarakat yang berjaga-jaga di kediaman Lukas Enembe memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe. Meski begitu, Jack berharap, mereka tidak menghalang-halangi KPK untuk memeriksa Lukas dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami tahu kondisi Pak Lukas hari ini masih sakit, sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Tapi kita berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapapun boleh tinggal di Papua,” kata Jack.

Jack berharap, Lukas Enembe mepertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

“Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapapun kita, masyarakat yang hidup di Republik ini, tidak ada yang kebal hukum,” tutur Jack.

Ia yakin, Gubernur Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum, tetapi mungkin karena ada hasutan dan masukan-masukan dari orang-orang di sekeliling beliau, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.

Jack meminta masyarakat Papua waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan provokasi sehingga membuat suasana di Papua tidak kondusif.

“Sementara Pak Gubernur dalam kondisi masih sakit, saya lebih menekankan kepada kuasa hukum Lukas Enembe, saya lihat terlalu frontal dalam penyampaian-penyampaian,” tutur Jack.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini