Pemerintah Minta NGO Berperan Memperbaiki Pengelolaan Lingkungan
BOGOR – Pemerintah menilai kehadiran civil society atau NGO berperan dan memberi pengaruh positif, baik sebagai sumber informasi, maupun advokasi kebijakan publik.
(Baca juga: Cari Formula Reformasi Hukum, Mahfud MD Gandeng Pakar hingga LSM)
“Sebagai sebuah NGO, menjadi luar biasa ketika peduli terhadap pentingnya keberadaan Training Center," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat menghadiri acara puncak 42 tahun WALHI sekaligus peluncuran Akademi Ekologi, di Caringin, Kabupaten Bogor.
Dikatakannya, Kehadiran NGO juga erat kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Agar peran masyarakat semakin kuat, maka diperlukan pembudayaan lingkungan melalui pendidikan lingkungan atau ekologi berbasis masyarakat.
(Baca juga: Hutan di Jawa Akan Dikelola Khusus Pemerintah, Petani Harapkan Jadi Momen Penghijauan Kembali)
"WALHI tidak tampil sebagai NGO yang sekadar berbeda pandangan dengan pemerintah, atau bahkan menentang kebijakan pemerintah," tandasnya.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi menyampaikan, WALHI tengah menyiapkan Akademi Ekologi di 28 provinsi, yang menjadi tempat belajar dan praktikum ilmu pengetahuan alam dan pendidikan lingkungan, khususnya bagi generasi muda.
"Mereka, generasi muda kita, yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, kita awali langkah mereka dengan perspektif ekologi," jelasnya.
