Meski penyelesaian sering menguraikan bagaimana dana harus dibelanjakan, misalkan mengirim dana ke fasilitas yang menawarkan program perawatan, namun Hampton mengatakan juri masih belum mengetahui dampak keseluruhan.
"Mereka sangat dibutuhkan, tetapi apakah kita benar-benar hanya membuat lubang di bendungan saat ini?" ujarnya.
"Kita akan membutuhkan investasi federal besar-besaran yang melampaui dolar litigasi jika kita ingin mencegah kematian overdosis yang tragis ini,” terangnya.
Dalam tuntutan hukum yang diajukan oleh komunitas lokal, suku asli Amerika dan pihak lain sejak 2017, rantai apotek dituduh mengabaikan ‘bendera merah’ saat menangani resep obat.
Seperti diketahui, sejak mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan epidemi opioid sebagai keadaan darurat nasional pada 2017, situasinya semakin memburuk.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, overdosis yang melibatkan opioid melonjak 30% pada 2020 dan 15% tahun lalu, dengan fentanil yang diproduksi secara ilegal mendorong krisis baru-baru ini.
Berdasarkan laporan kongres bulan lalu, situasi tersebut telah membebani sumber daya publik, dengan korban ekonomi dari krisis opioid pada 2020 saja meningkat menjadi USD1,5 triliun (Rp23.533 triliun).
(Susi Susanti)