Demo Protes Aturan Lockdown Covid-19 Berujung Menuntut Demokrasi di China
Peneliti senior Centris, AB Solissa mengatakan, Xi Jinping sebagai petinggi Partai Komunis China belum secara langsung menangani kerusuhan yang menyebar ke sejumlah wilayah di China.
“Kurang dari sebulan setelah memastikan masa depan politik dan dominasinya yang tak tertandingi, Xi Jinping mengisyaratkan bahwa saat ini dia lebih menyukai menjaga stabilitas rezim dalam menghadapi tantangan publik,” kata AB Solissa.
Namun ketidakpedulian Xi Jinping dan Partai Komunis China ini justru membangkitkan keberanian rakyat China yang semula hanya protes kebijakan lockdown, berubah menjadi penggulingan Partai Komunis China.
Demo di Xinjiang pecah pekan lalu setelah massa marah dengan kebijakan nol Covid-19 China dengan lockdown ketat 100 hari. Aturan itu dianggap menghambat warga melarikan diri dari tragedi kebakaran di apartemen yang menewaskan 10 orang.
Kematian tersebut telah memicu kemarahan publik yang meluas karena banyak pengguna internet menduga bahwa penghuni gedung bertingkat tinggi tersebut tidak dapat melarikan diri tepat waktu karena sebagian gedung tersebut dikunci.
“Awalnya, massa pengunjuk rasa di Shanghai hanya menyuarakan keinginannya agar pemerintah mencabut lockdown untuk Urumqi, cabut lockdown untuk Xinjiang, cabut lockdown untuk seluruh China!” ucap AB Solissa.
“Seiring perjalanan waktu, massa mulai berteriak gulingkan Partai Komunis China, dan gulingkan Xi Jinping, bebaskan Urumqi yang videonya banyak beredar di media sosial,” jelas AB Solissa.
Sebagian besar pengunjuk rasa memusatkan kemarahan mereka pada kebijakan ‘nol-Covid’ yang telah membuat jutaan orang terkunci dan dikarantina.
Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk China, Nicholas Burns, mengatakan pembatasan ketat yang dilakukan Beijing banyak merugikan negara-negara dunia, khususnya yang memiliki perwakilan di Tiongkok.
Salah satunya, kata Nicholas Burns, lockdown ini membuat diplomat Amerika Setikat tidak dapat bertemu dengan warga megaranya yang menjadi tahanan atau ditahan di China, seperti yang diamanatkan oleh perjanjian internasional.
Lockdown juga menyebabkan kurangnya rute penerbangan komersial ke dalam negeri, Kedutaan Besar Amerika Serikat harus menggunakan penerbangan charter bulanan, untuk memindahkan personelnya masuk atau keluar China.
"Covid dan lockdown benar-benar mendominasi setiap aspek kehidupan di China,” kata Nicholas Burns dalam diskusi online dengan Chicago Council on Global Affairs.
Burns juga mengaku negaranya terus mengamati protes besar-besaran yang dilakukan rakyat China, dimana Amerika Serikat meyakini bahwa rakyat China seharusnya memiliki hak untuk melakukan protes secara damai.
"Mereka memiliki hak untuk membuat pandangan mereka diketahui. Mereka memiliki hak untuk didengar. Itu adalah hak fundamental di seluruh dunia. Seharusnya begitu. Dan hak itu tidak boleh dihalangi, dan tidak boleh diganggu,” jelas Nicholas Burns.
