Dinkes Gelar Rakor dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Batola 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Batola) gelar rakor dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Batola pada 2022. Sekretaris Daerah Batola H. Zulkipli Yadi Noor membuka sekaligus menyampaikan materi pada rakor tersebut, Rabu (14/12/2022).
Berlangsung di Aula Selidah Kantor Sekretariat Daerah Batola di Marabahan, acara ini menghadirkan seluruh Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan dan para Kepala Desa, juga leading sector pada kegiatan ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Batola dr. Azizah Sri Widari.
Dalam sambutannya, Sekda yang akrab disapa Zulkipli ini menyampaikan tindakan intervensi gizi spesifik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting, mengamanatkan adanya fokus kegiatan pada masing-masing Desa Lokus Stunting 2022.
“Bersama tim TPPS kabupaten dan kecamatan, serta lokus stunting melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif,” ungkap Zulkipli.
Ia menyebut, intervensi gizi spesifik yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan adalah program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita (Permata Bunda). Selain juga dengan pencegahan infeksi, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
“Namun intervensi gizi spesifik hanya berpengaruh 30 persen untuk penanganan stunting,” ujar mantan Kepala Bapelitbang Batola ini.
Karena itulah, menurutnya intervensi gizi sensitif juga tak kalah penting harus dilakukan. Pasalnya, menurut Sekda Zulkipli, intervensi gizi sensitif berpengaruh sebanyak 70 persen dalam penurunan stunting.
“Intervensi gizi sensitif seperti tersedianya air minum bersih, sanitasi dan penggunaan jamban sehat, kebersihan lingkungan dan pola asuh anak serta tak kalah penting penyiapan kualitas kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin,” ujarnya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi dan evaluasi percepatan penurunan stunting ini penting dilakukan untuk melihat hasil intervensi pencegahan dan penurunan stunting, apakah telah dilakukan bersama-sama antar SKPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat dari kabupaten sampai Desa.
(Agustina Wulandari )
