Cegah Sengketa, Pemerintah Bagikan Sertifikat Tanah untuk Pesantren NU-Muhammadiyah di Karawang
JAKARTA - Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, menyerahan sertifikat tanah pondok pesantren milik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam kunjungan kerjanya hari ini, Senin (13/02).
Dalam sambutannya, Ia berharap dengan sertifikat ini kelak tanah tersebut tidak terjadi sengketa lahan.
“Sebagai orang yang lahir dari tradisi pesantren. Saya berharap pada pada lahan-lahan ini tidak terjadi sengketa lahan,” ucap Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam kesempatan yang sama, Raja Antoni yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan 20 sertifikat sekolah dasar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
Penyerahan sertifikat tersebut diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepulloh.
Politisi Partai Solidaritas Indonsesia (PSI) itu menegaskan pentingnya hak atas tanah untuk menghindari sengketa lahan yang banyak terjadi di masyarakat.
“Kita harus memastikan tanah sekolah ini aman dari gangguan mafia tanah yang kejam dengan memberikan kepastian hukum atas tanah,” Tegas Raja
Pada akhir sambutannya, Raja Antoni mengajak supaya tanah-tanah wakaf yang belum disertifikasi untuk segera dilaporkan ke kantor pertanahan setempat.
“Supaya tanah lainnya cepat disertifikasi, saya mengajak supaya tanah-tanah wakaf lainnya segera dilaporkan ke kantor pertanahan,” tutupnya.
Pada momen itu pula, Wamen ATR/BPN juga menyerahkan 12 sertifikat wakaf lainnya bagi peruntukan 2 perkumpulan Nahdlatul Ulama, 6 masjid/mushola, 2 majelis taklim, 2 yayasan pendidikan.
(Khafid Mardiyansyah)
