Hibah 15 Rantis Busmaster dari Australia Senilai Rp290 Miliar Diterima DPR
JAKARTA - DPR mengesahkan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) berupa 15 rantis Bushmaster dari Australia untuk Indonesia senilai 29,7 juta dolar Australia atau Rp290 miliar.
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dapat disetujui?," tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad daam Rapat Paripurna DPR pada di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13//4/2023).
BACA JUGA:
Dia menjelaskan, persetujuan ini diberikan usai laporan Komisi I DPR yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono. Bambang menjelaskan, Komisi I DPR telah mendengar penjelasan dari Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Herindra dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023) lalu terkait penerimaan hibah 15 unit kendaraan rantis Bushmaster Protective Mobility Vehicle (BPMV) dari Pemerintah Australia untuk PMPP TNI guna mendukung dan meningkatkan operasional Satgas Operasi Pemeliharan Perdamaian Dunia atau (OPPD).
BACA JUGA:
Sebanyak 15 unit rantis BPMV terdiri atas 13 unit rantis tipe troops senilai, 1 tipe command dan 1 tipe ambulance, beserta sparepart pendukung. Rantis tersebut dapat dipakai untuk 20 tahun ke depan dengan total hibah sekitar AUD 29,7 juta atau setara Rp 290 miliar.
"Beserta pelatih mengemudi 25 personel, maintainance 15 personel, communication 10 personel. Australia juga jamin pengiriman dan akan ditempatkan di Mabes (TNI)," kata Herindra dalam Rapat Komisi I.
Kemudian, atas pokok-pokok laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alpahankam dari luar negeri, pihaknya berharap persetujuan dari Rapat Paripurna DPR RI.
"Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan rapat pimpinan dewan pada hari ini untuk dapat menyetujui hibah 15 unit rantis berupa kendaraan taktis Bashmaster Protective Mobility Vehicle tersebut," ucap dia.
Dalam Rapat Komisi I DPR, Wakil Menteri Pertahananan (Wamenhan) Herindra menjelaskan najwa hibah tersebut menguntungkan dari aspek teknis, strategis, politik dan aspek ekonomis. Dari aspek teknis, hibah sesuai dengan kebutuhan PMPP TNI dan siap pakai. Aspek politis, hibah ini juga dapat meningkatkan hubungan bilateral Australia dan Indonesia.
Dia menjelaskan, selain aspek strategis, Herindra menambahkan, hibah tersebut juga dapat mengurangi anggaran dana pemeliharaan dari item yang sama bagi PMPP TNI dari jangka waktu 3-5 tahun ke depan.
"Penerimaan ini tidak menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap Australia di kemudian hari karena tanpa syarat apapun, dan rantis digunakan dalam rangka operasi perdamaian dunia," terang Herindra pada 3 April 2023 lalu.
Di rapat yang sama, Panglima TNI Yudo Margono memastikan bahwa alpalhankam hibah inj dapat meningkatkan kesiapan TNI, memperkuat hubungan Australia dan Indonesia, serra menghrangu alokasi PMPP TNI, sehingga TNI setuju untuk menerima hibah ini.
(Widi Agustian)
