LAMPUNG - Tiktoker Awbimax Reborn alias Bima Yudho Saputro menyedot perhatian publik. Ia menjadi perbincangan usai membuat video TikTok yang mengkritik Lampung. Video itu mendapat respons negatif dari Pemprov Lampung.
Sebelum viral, Bima sudah aktif di media sosial dengan membagikan kegiatannya di Australia. Ia di sana untuk kuliah sekaligus bekerja.
Bima berasal dari Lampung Tengah. Kini ia di Australia untuk menempuh pendidikan tinggi di sebuah kampus di Sydney, Australia. Ia mengambil program Diploma Pemasaran Digital dan Media/Multimedia.
BACA JUGA:
Sebelum kuliah di Australia, Bima sudah menyelesaikan program Diploma Teknologi Informasi, Ilmu Komputer dan Inovasi Digital di Universitas UCSI Malaysia. Bima mengaku kuliah di Luar Negeri tanpa beasiswa LPDP pemerintah.
"Gw kagak dapet LPDP dari pemerintah ya, orang tua gua kaya. Petani jagung, kena lo," ujar Bima di salah satu videonya.
BACA JUGA:
Bima mengaku ayahnya berprofesi sebagai PNS, sementara ibunya petani jagung. Selain mengungkap latar belakangnya, Bima juga kerap membagikan aktivitasnya bekerja di toko ritel IKEA.
Awal mula viral
Bima viral usai mengunggah video soal 'Alasan Lampung Gak Maju-maju' beberapa waktu lalu. Ia memaparkan beberapa pandangannya di video itu.
"Banyak banget proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak, contohnya Kota Baru. Zaman dari gw SD sampai sekarang ga dengar kabarnya lagi, itu aliran dana dari pemerintah pusat ratusan miliar, ga tau sekarang," ujar Bima Yudho Saputro @awbimaxreborn dia melalui salah satu video yang diunggah di Youtube.
Bima juga menyoroti jalan-jalan, infrastruktur untuk mobilisasi ekonomi di Lampung dalam kondisi tidak baik.
"Tapi jalan-jalan di Lampung satu kilometer bagus, satu kilometer rusak, jalan ditempel-tempel doang," kata dia.
Bima Dibela Dirjen HAM
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, angkat bicara mengenai polemik TikToker Awbimax dengan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Menurut Dhahana apa yang dilakukan Awbimax masih tergolong kritik.
Dhahana menyayangkan tim hukum Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap Bima. Kendati demikian, ia tak menepis terkait apa yang disampaikan Bima memiliki sisi eksplosif.
“Kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis, tetapi juga elemen kunci di dalam Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi kita,” jelas Dhahana dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4/2023).
( Muhammad Fadli Rizal)