“Saya turut prihatin dengan berita yang kita baca bahwa ada vihara dengan usia lebih dari seratus tahun, dan akses masuknya diambil oleh pihak lain,” ucap Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Dirinya pun menyatakan akan berkoordinasi serta melakukan kajian supaya dapat menghadirkan keadilan bagi Vihara tersebut. “Ketidakadilan yang dirasakan oleh bapak ibu ini, saya akan koordinasi dengan kanwil, kantah untuk menghadirkan keadilan bagi bapak ibu sekalian,” tuturnya.
Raja Antoni menjelaskan dirinya tidak anti terhadap bisnis dan investasi, namun aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak boleh mengganggu rumah ibadah.
Kedatangan Wakil Menteri ATR/BPN tersebut disambut meriah oleh para Umat Buddha seraya menggantungkan harapan supaya konflik lahan yang sedang mereka hadapi dapat segera selesai sehingga mereka dapat melakukan kembali aktivitas keagamaan.
(Angkasa Yudhistira)