Wapres: Mal Pelayanan Publik Digital Harus Bisa Hapus Praktik Percaloan
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital harus bisa menghapuskan praktik percaloan. Mengingat, tujuan MPP harus memangkas birokrasi maupun pelayanan terpadu satu pintu.
“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” kata Wapres dalam sambutannya saat meluncurkan MPP Digital, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Sejak awal, kata Wapres, desain Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan suatu terobosan dari agenda reformasi birokrasi nasional.
“Kita ingin mengubah pola pelayanan publik yang terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, menjadi pelayanan publik yang terpadu,” kata Wapres.
“Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan ketika melakukan berbagai kunjungan kerja ke MPP di daerah, dia kerap menekankan bahwa MPP tidak boleh sekadar berorientasi pada bangunan fisik, tetapi pastikan juga fungsi pelayanan publik yang terpadu dapat berjalan baik, cepat, dan nyaman.
BACA JUGA:
Wapres melaporkan per 15 Juni 2023, sebanyak 120 MPP telah diresmikan. Dalam waktu dekat, 9 MPP segera menyusul untuk diresmikan secara serentak.
BACA JUGA:
“Saya mensyukuri dan mengapresiasi capaian ini. Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100% MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024,” tandasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
