Soroti WNA Nakal, Komisi III Minta Imigrasi Ambil Tindakan Konkret
JAKARTA – Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) Silmy Karim tentang Capaian Kinerja Tahun 2022, Rencana Program Prioritas 2023.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni selaku pimpinan rapat menyoroti tentang WNA bermasalah yang sering menjadi sorotan.
Sebelumnya, Sahroni menyampaikan apresiasi Komisi III terhadap kinerja Dirjen Imigrasi yang terus mengalami perbaikan, seperti Golden Visa dan ketegasan Imigrasi terhadap WNA serta negara-negara yang dianggap bermasalah.
“Pertama tentu kami Komisi III mengapresiasi berbagai pelayanan humanis serta tindakan tegas yang telah dilakukan oleh Imigrasi. Bahkan belakangan Pak Menkumham juga memberhentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara akibat ganguan ketertiban umum, bagus sekali itu, tegas,” kata Sahroni dalam RDP di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Kemudian, politikus Partai Nasdem ini menyoroti perihal maraknya WNA bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Menurutnya, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA.
“Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” ujarnya.
Apalagi, kata Sahroni, di Jakarta juga banyak ditemukan para pencari suaka yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada juga yang menjadi pengamen. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dirjen Imigrasi untuk menyikapi persoalan ini secara baik dengan tindakan-tindakan yang konkret.
“Bahkan, tidak usah jauh-jauh, di Jakarta sendiri ini banyak sekali refugee yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada yang jadi pengamen. Jadi, tolong Pak Dirjen sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi,” desaknya.
Lebih dari itu, Sahroni juga menyoroti masalah yang melibatkan oknum di Imigrasi. Sebab, hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat bagi Imigrasi. Oleh karena itu, Sahroni meminta Dirjen Imigrasi turut menertibkan para oknum guna wujudkan kinerja Imigrasi yang lebih maksimal.
“Saya minta Pak Dirjen usut oknum-oknum yang bermain di Imigrasi. Soalnya mereka ini jelas menghambat kinerja Imigrasi. Namun, Pak Dirjen harus hati-hati, penyelidikannya harus dipisah, jangan full bucket. Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam. Jangan seperti kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Jatim kemarin itu, ada tersangka yang tidak terlibat dengan pelaku namun turut ditersangkakan,” tandas Sahroni.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
