Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, LHKP Muhammadiyah : Berpotensi Abuse of Power
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa (Kades). Baleg DPR RI mengusulkan perubahan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun, dengan perubahan pada periodisasi yaitu dari maksimal tiga kali masa jabatan menjadi maksimal dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.
Belum ada kata sepakat di antara semua fraksi. Enam fraksi setuju (PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, dan PPP) dan tiga fraksi lainnya belum menyatakan sikap lantaran tidak hadir pada rapat tersebut (Nasdem, Demokrat, dan PAN).
Rencana perubahan ini jika dilihat secara umum menunjukkan, maksimal rentang waktu seseorang menjadi kades adalah 18 tahun.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi menilai, sembilan tahun dalam satu kali masa jabatan adalah waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Kades apakah layak dipilih kembali atau tidak pada Pilkades/Pilur berikutnya.
"Ini tidak sehat untuk iklim negara demokrasi. Mayoritas rentang masa kepemimpinan di negara-negara yang demokrasinya baik adalah empat hingga enam tahun. Selain itu, keberadaan sistem demokrasi adalah untuk membatasi masa jabatan, bukan malah memperpanjang," kata Ridho dalam siaran pers yang diterima Jumat (23/6/2023).
Ia menilai, terlalu lamanya masa jabatan Kades juga berpotensi melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) serta bisa merusak subtansi demokrasi yang sudah baik.
Ia mengutip pernyataan politisi Inggris, Lord Acton, yang menyebut power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan itu cenderung merusak/korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung merusak/korup secara absolut pula).
"Sembilan tahun adalah waktu yang terlalu lama dan berpotensi seperti pernyataan Acton tersebut. Karena itu, enam tahun adalah pilihan yang bijak. Tidak perlu diperpanjang lagi. Jika kinerja Kades inkumben dianggap berhasil, pasti akan terpilih lagi pada periode yang kedua," ujar Ridho.
