Teroris KKB Minta Rp5 Miliar Bebaskan Pilot Susi Air, DPR: Jangan Rendahkan Harga Diri Bangsa!
JAKARTA - Komisi I DPR meminta upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens tidak hanya berhenti di pemenuhan uang tebusan saja. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata (KKB) teroris pimpinan Egianus Kogoya disebut meminta uang tebusan sebesar Rp5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan pilot tersebut.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, Jumat (7/7/2023).
Dikatakannya, Komisi I DPR meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negoisasi dengan para penyandera. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar tak boleh merendahkan harga diri Bangsa dalam proses negosiasi tersebut.
Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut. Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
"Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” ujarnya.
Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, Legislator Golkar itu meminta Pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.
“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tegasnya.
Meutya menilai, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab, kata dia, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.
"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
