BKSAP DPR: Parlemen Indonesia Perlu Tingkatkan Kesetaraan Gender
JAKARTA - Parlemen Indonesia masih perlu melakukan peningkatan dalam aspek kesetaraan gender. Sebab, Indonesia masih mengalami ketertinggalan dengan negara di kawasan ASEAN.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana.
Menurutnya, Sidang Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) harus mendorong parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen.
"Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," kata Putu dalam keterangan di Jakarta, dikutip Antaranews, Sabtu (8/7/2023).
Putu mengatakan, hal tersebut dalam Sidang Coordinating Committee WAIPA yang digelar di Jakarta, pada Jumat 7 Juli 2023. Menurut dia, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan oleh perempuan saja tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender.
Sebab itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," ujarnya.
Partai politik juga bisa berperan dengan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang seling, jika nomor urut 1 adalah laki-laki, maka perempuan bisa di nomor urut 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya.
