Ganjar Teratas di Survei Utting Research, Boyke Novrizon Perindo: Patut Dijadikan Catatan
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon mengapresiasi hasil survei elektabilitas Utting Research, lembaga survei yang berbasis di Australia. Dalam survei itu, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo berada di urutan pertama elektabilitas calon presiden.
Meski mengapresiasi, pria yang akrab disapa Boyke itu menilai masih ada yang perlu dijadikan catatan.
"Ya, selisihnya itu masih masuk dalam margin error. Jadi, jarak ini harus diperlebar, " kata Boyke kepada MPI, Sabtu (29/7/2023).
BACA JUGA:
Boyke juga menyampaikan dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 34 persen, disusul oleh Prabowo Subianto sebesar 33 persen dan Anies Baswedan 27 persen. Sebanyak 3 persen responden menjawab rahasia dan atau belum memutuskan, sementara 3 persen lainnya tidak menjawab.
Untuk itu, ia menilai sisa waktu enam bulan harus digunakan untuk memperlebar jarak elektabilitas dengan bacapres lainnya.
"Masih ada waktu sekitar enam bulan supaya elektabilitas Mas Ganjar dapat semakin tinggi," ujar Boyke.
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo: Sekolah Mesti Menyenangkan
Kendati demikian, Boyke menggarisbawahi sisi menarik dari hasil survei Utting Research tersebut. Mantan Aktivis 98 ini mengatakan ada 61 persen responden menginginkan pemimpin ke depan dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya sejumlah perbaikan.
"Ganjar Pranowo dipandang sosok yang tepat untuk melanjutkan. Selain berasal dari partai yang sama, Ganjar mengenal cukup dalam gaya kepemimpinan Jokowi," jelas Boyke.
"Mas Ganjar bersama Pak Jokowi ini kan bukan setahun dua tahun. Sejak Pak Jokowi maju jadi Gubernur DKI Jakarta, Mas Ganjar selalu membersamai," lanjut Boyke.
Seperti diketahui, Utting research juga menyebut keinginan responden terkait visi misi calon presiden. Hasilnya, 61 persen responden menginginkan pemimpin ke depan dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) drngan adanya sejumlah perbaikan.
Sedangkan responden yang menginginkan pemerintahan ke depan membuat kebijakan baru dan berbeda sebesar 20 persen. Sementara itu, 18 persen lainnya menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini.
