Peran Koperasi Diperlukan untuk Cegah Kasus Investasi Bodong
JAKARTA – Kasus investasi bodong telah berulangkali terjadi. Polisi pun sudah banyak pelakunya. Oleh karena itu, peran koperasi dibutuhkan untuk mencegah jeratan investasi ilegal tersebut.
"Tapi ada masalah, peran koperasi cenderung terpinggirkan. Lebih lanjut kenyataannya saat ini koperasi salah tata kelola, gulung tikar, bahkan pailit," ujar Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, dalam peluncuran buku 'Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia' yang ditulis Dewi Tenty Septi Artiany.
Yudhi berharap masyarakat terhindar dari penipuan berjubah koperasi yang saat ini tengah marak hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
"Ini suatu topik yang selalu menjadi pembicaraan kita di saat ancaman krisis. Dan semoga buku ini dapat menambah literasi keuangan kepada masyarakat kebanyakan agar terhindar dari penipuan investasi berkedok koperasi," ujar Purbaya.
"Tak dapat dipungkiri, saat ini berbagai koperasi yang memakai label 'simpan pinjam' kerap kali bermasalah, seperti kredit macet, gagal bayar, investasi bodong, hingga berujung pada kepailitan," tutupnya.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang hadir secara virtual, menyoroti dunia perkoperasian saat ini yang tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Terlebih lagi, koperasi simpan pinjam dari seluruh Indonesia sangat banyak, yaitu berjumlah 1.354 unit, sebagian besar sekitar 80 persen didominasi oleh sektor keuangan skala mikro.
"Dewasa ini, dengan skema kurs yang semakin melonjak dan penetrasi bank yang semakin massif, maka pada tahun 2023 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi koperasi simpan pinjam untuk dapat bertahan," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Tantangan lainnya, kata Bamsoet, adalah mengenai modernisasi yang mengarah pada kemajuan teknologi. Dengan begitu, koperasi saat ini harus mampu berjibaku dengan tantangan tersebut untuk dapat tetap bertahan.
"Jadi menurut saya memang tantangan koperasi ini sangat berat, apalagi itu ke depan modernisasi, kemajuan teknologi informasi, teknologi keuangan, semakin maju. Jadi menurut saya harus ada berbagai terobosan yang mampu memodernisasi koperasi sesuai kemajuan teknologi yang ada saat ini,"pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menambahkan, ,buku ini dapat memberikan landasan baru bagi pemerintah untuk merancang suatu sistem ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat.
"Jadi saya kira buku ini memberikan landasan baru bagi kita bahwa memang saatnya pemerintah beralih dari kebijakan yang people, yang pro rakyat, pro pertumbuhan tapi berkeadilan,”ujar Fathan.
(Fahmi Firdaus )
