Keterlibatan Bung Karno dalam Peristiwa Proklamasi
Pada masa persiapan kemerdekaan, Bung Karno memiliki banyak peran untuk Bangsa Indonesia. Ia ikut menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI (sebuah badan yang dibentuk Jepang) bersama Moh.Yamin dan Soepomo. Gagasannya yang disebut pancasila itu akhirnya terpilih menjadi dasar negara.
Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kembali membentuk badan bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Soekarno. Tak jauh beda dengan BPUPKI, badan ini juga bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
BACA JUGA:
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Berita kekalahan Jepang ini sampai di telinga salah satu golongan muda, yakni Sutan Sjahrir melalui radio yang kemudian segera disebarkan. Ia juga mendesak Soekarno dan Moh. Hatta untuk langsung melakukan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno lebih memilih untuk menunggu keputusan PPKI mengenai hal ini.
Ketidakpuasannya terhadap keputusan Soekarno kemudian mendorong golongan muda untuk melakukan penculikan serta pengasingan terhadap Soekarno dan Moh. Hatta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka dibawa ke wilayah Rengasdengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945 sekitar pukul 03.00 WIB.
Dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok ini, Soekarno-Hatta didesak untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan oleh golongan muda.
Awalnya kedua tokoh itu tetap pada pendirian mereka, tetapi setelah dilakukan negosiasi panjang dengan tokoh-tokoh golongan muda mereka akhirnya menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kemudian, Soekarno-Hatta menyusun teks proklamasi bersama Achmad Soebardjo. Mereka juga sepakat jika teks proklamasi tersebut ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta dengan mengatasnamakan Bangsa Indonesia.
Keesokan harinya proklamasi kemerdekaan dilakukan di rumah Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Lalu sehari setelah kemerdekaan, Soekarno terpilih sebagai presiden pertama Republik Indonesia pada sidang pertama PPKI.