Politikus Korsel Lakukan Mogok Makan untuk Protes Kebijakan Pemerintah
SEOUL - Pemimpin oposisi utama Korea Selatan memulai mogok makan pada Kamis, (31/8/2023) untuk memprotes kebijakan pemerintah, termasuk sikap pasif yang diambil saat Jepang melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik.
Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat Korea, menyebutkan berbagai alasan protesnya pada konferensi pers, tanpa mengatakan berapa lama aksi mogok makannya akan berlangsung.
Mulai dari kesalahan pengelolaan ekonomi yang dilakukan pemerintah, hingga politik yang memecah belah dan ancaman terhadap kebebasan pers, kurangnya akuntabilitas atas bencana kerusuhan massa di Itaewon pada Oktober lalu, dan kegagalan untuk menentang pelepasan air di Fukushima.
Meskipun tidak jarang para politisi Korea Selatan melakukan mogok makan untuk menarik perhatian terhadap pendirian mereka, jarang sekali pemimpin sebuah partai besar melakukan tindakan yang tegas.
Beralih ke isu Fukushima, Lee menuduh pemerintah menjadi "kaki tangan yang mendukung" Jepang, bukannya menentangnya.
Korea Selatan mengatakan pihaknya tidak mendukung atau setuju dengan tindakan Jepang, tidak seperti China yang menentang rencana tersebut.
Presiden Yoon Suk Yeol menyebut kritik terhadap pelepasan air radioaktif yang diolah sebagai "orang-orang yang mengklaim bahwa satu tambah satu sama dengan seratus."
Peringkat persetujuan terhadap Yoon turun sedikit menjadi 34% menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada Jumat, (25/8/2023) dengan kebijakan luar negeri dan masalah air Fukushima disebut-sebut sebagai faktor di balik tingginya peringkat ketidaksetujuan terhadap Yoon.
Pemimpin oposisi Lee mempunyai masalahnya sendiri sejak menjadi ketua partainya setahun lalu, hanya beberapa bulan setelah ia kalah dalam pemilihan presiden.
Setelah didakwa melakukan korupsi awal tahun ini, Lee baru-baru ini didakwa atas tuduhan suap pihak ketiga sehubungan dengan sebuah perusahaan yang dituduh melakukan transfer uang ilegal ke Korea Utara. Lee membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai "fiksi".
(Rahman Asmardika)
