Mahyudin soal Fungsi DPD, Ada Suasana Kebatinan yang Kurang Baik
JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, menyoroti mengenai penguatan fungsi DPD RI. Ia menilai itu urgen dilakukan ketika di tengah masih terjadinya ketimpangan hubungan pusat dan daerah.
Ketimpangan tersebut, sambungnya, terlihat dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tampak total belanja pusat dalam RAPBN mencapai lebih dari 70 persen. Sementara daerah hanya sekitar 25 persen.
"Harusnya kalau benar-benar penerapan otonomi daerah, maka belanja daerah minimal sebesar 40 persen," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (1/9/2023).
Mahyudin menyampaikan hal tersebut dalam Fokus Group Dicussion (FGD) bertema 'Memperkuat sistrm ketatanegaraan Indonesia Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila,' di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kamis 31 Agustus 2023.
Otonomi daerah, menurutnya perlu diperkuat, di antaranya dengan memperkuat fungsi strategis DPD sebagai regional representatif. "DPD adalah lembaga yang mewakili wilayah, kita mau semua wilayah menikmati kue pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, soal wacana amandemen UUD 1945, ia menyoroti saat ini adanya suasana kebatinan yang kurang baik saat ini. Meski, diakuinya, perkuat DPD RI merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan.
"Ada suasana kebatinan yang kurang baik saat ini ketika muncul wacana amandemen. Ada ketakutan jika dilakukan amandemen UUD 45, maka muncul penumpang gelap. Seperti adanya cawe-cawe pemilik modal ketika amandemen dilakukan," ujarnya.
Sekadar diketahui, sejumlah anggota DPD RI asal Kalimantan, antara lain Hasan Basri (Kaltara), Teras Narang (Kalteng), Fenando Sinaga, (Kaltara), Ajbar (Sulbar), Muhammad Rakhman, (Kalteng), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), dan Yustina Ismiati (Kalteng) hadir dalam forum diskusi tersebut.
(Arief Setyadi )
