Bawaslu Jabar Temukan Dugaan Politik Uang Digital Bermodus Judi Online
"Tanggal 19 September kita mau ada rakor fokusnya pada DPTb, tapi memang semua potensi-potensi kerawanan akan kita coba mitigasi di kabupaten kota, nah mungkin besok di tanggal 19 kita akan mendapatkan informasi ter-update, karena baru kemarin itu hanya baru Pangandaran aja," ungkapnya.
Nuryamah juga menyebut untuk mencegah terjadinya money politic digital, Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU, akan tetapi hasilnya belum disampaikan. Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu di tiap kota/kabupaten mensosialisasikan kenis pelanggaran tersebut ke masyarakat.
"Yang dilakukan Bawaslu tetap sosialisasi dan berkolaborasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa money politics digital ini sama dengan money politic secara langsung, untuk hukumannya juga masih sama," imbuhnya.
BACA JUGA:
Sementara, kata Nuryamah, Jawa Barat sendiri masuk dalam katagori kerawanan tinggi pada Pemilu 2024. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kabupaten Bandung menjadi daerah paling rawan berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilu sebelumnya.
"Ada empat konteks, yang pertama itu rawannya pada sosial budaya, partisipasi, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi, nah dari keempat konteks tersebut yang rawan tinggi adalah Kabupaten Bandung, yang pertama kerawanannya itu money politic dan kedua netralitas ASN dan kades," tandasnya.
(Nanda Aria)
