PRANCIS – Seorang jurnalis di Prancis ditahan semalaman dan diinterogasi oleh polisi sehubungan dengan laporan pada 2021 yang menuduh bahwa intelijen Prancis digunakan oleh Mesir untuk membunuh warga sipil.
Polisi dilaporkan menggeledah rumah Ariane Lavrilleux pada 19 September lalu dan kemudian menahannya.
Pengacara Lavrilleux mengatakan dia diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan yang membahayakan keamanan nasional. Dia dibebaskan setelah satu malam di tahanan.
Katia Roux dari Amnesty International mengatakan dia "sangat khawatir" terhadap jurnalis tersebut pada saat penangkapannya.
“Menahan seorang jurnalis karena melakukan tugasnya, apalagi mengungkapkan informasi untuk kepentingan publik, dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan pers dan kerahasiaan sumber,” terangnya, dikutip BBC.
Lavrilleux dilaporkan diinterogasi oleh petugas polisi dari badan intelijen Prancis - Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri, atau DGSI.
Dia ditahan karena laporannya pada 2021 yang menggunakan dokumen rahasia yang bocor untuk menuduh bahwa pihak berwenang Mesir menggunakan intelijen Prancis untuk mengebom dan membunuh penyelundup di perbatasan Mesir-Libya antara 2016 dan 2018.
Menurut laporan tersebut, pasukan Prancis terlibat dalam "setidaknya 19 pemboman" terhadap warga sipil.
Laporan itu iterbitkan oleh Disclose, sebuah situs jurnalisme investigatif Perancis.
Disclose mengatakan bahwa pihak berwenang Prancis di bawah kepemimpinan Presiden François Hollande dan Presiden Emmanuel Macron "terus-menerus diberitahu" tentang perkembangan tersebut oleh staf di "beberapa departemen militer", tetapi kekhawatiran mereka diabaikan.
Pada saat publikasinya, Disclose mengakui bahwa laporan tersebut memuat rahasia keamanan nasional namun mengatakan bahwa mereka membagikannya "atas nama prinsip dasar demokrasi: hak atas informasi".
"Gagasan 'informasi rahasia' tidak dapat digunakan untuk melindungi kampanye eksekusi sewenang-wenang terhadap warga sipil," kata Disclose.
Dikatakan juga bahwa dengan menerbitkan laporan tersebut, mereka secara sadar mengambil risiko “melanggar hukum”.
Setelah artikel tersebut diterbitkan, kementerian angkatan bersenjata Perancis mengajukan tuntutan hukum atas "pelanggaran rahasia pertahanan nasional".
Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengutuk penangkapan Lavrilleux, meminta agar semua penyelidikan kriminal terhadapnya dihentikan dan mengatakan polisi harus menahan diri untuk tidak menginterogasinya mengenai sumbernya.
“Wartawan harus bisa dengan bebas melaporkan isu-isu pertahanan dan keamanan nasional. Menanyakan wartawan tentang sumber rahasia mereka akan menempatkan mereka di bawah tekanan yang tidak beralasan dan bisa berdampak buruk pada pemberitaan pertahanan,” kata Attila Mong, perwakilan CPJ Eropa.
(Susi Susanti)