Cikal Bakal Pemberontakan Berdarah G30SPKI
JAKARTA - Peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) bukan gerakan yang dilakukan secara mendadak. Namun, penuh dengan perhitungan matang para kader dan simpatisan PKI.
Menyadur dari berbagai macam sumber, sebelum terjadinya peristiwa di Lubang Buaya, pada 1965 PKI sebetulnya berhasil menjadi partai besar nomor 4 di Indonesia. PKI di bawah komando Dipa Nusantara Aidit (DN), sosok dalam Kabinet Dwikora sekaligus Ketua Central Committee (CC) PKI.
Presiden Soekarno mengenalkan “Demokrasi Terpimpin” sejak mengenalkan dekrit presiden 5 Juli 1959. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Soekarno dengan hangat dan menganggap bahwa Bung Besar mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu NASAKOM akronim dari Nasionalis, Agama dan Komunis.
Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang dipimpin oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno. Di era Demokrasi Terpimpin, Indonesia melekat dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Tanah Air.
Bahkan, Soekarno menjadi kekuatan penengah antara kelompok politik besar yang saling mencurigai. PKI pun mengusulkan adanya pembentukan angkatan ke-5 setelah TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, dan Polisi.
Usulan itu dilontarkan PKI pada Januari 1965. Hal ini semakin memperuncing hubungan PKI dan TNI-AD. Terkait usulan tersebut, TNI membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan mereka.
Gagasan tersebut bagi para petinggi militer bisa berarti pengukuhan aksi politik matang dan bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis pro RRC (Republik Rakyat Cina) yang komunis di Indonesia.
Usulan PKI membentuk angkatan ke-5 gagal direalisasikan. Tak patah arang, dengan liciknya PKI menyebarkan isu dewan jenderal di tubuh TNI-AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta.
PKI memperkuat aksi fitnah dengan menyodorkan “Dokumen Gilchrist”. Ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI menjelang akhir tahun 1964.
Para pemilik tanah, polisi dan simpatisan PKI bentrok besar akibat propaganda yang dilakukan partai berlambang palu dan arit itu. Dalam propagandanya, PKI menyatakan petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama).
DN Aidit menjadi aktor PKI yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas G30SPKI.
(Arief Setyadi )
